Apa Itu MRI?

MRI (Magnetic Resonance Imaging) adalah pemeriksaan pencitraan yang menggunakan medan magnet kuat, gelombang radio, dan komputer untuk menghasilkan gambar yang sangat detail dari bagian dalam tubuh. Berbeda dengan CT Scan atau Rontgen, MRI tidak menggunakan radiasi, sehingga lebih aman, terutama untuk anak-anak.

MRI sering digunakan untuk melihat:

• Otak dan susunan saraf tulang belakang

• Sendi ,tulang, dan otot

• Organ dalam meliputi jantung, hati, ginjal dan lainnya.

• Tumor/ kanker atau kelainan jaringan lunak.

 

Zat Kontras MRI

Dalam beberapa kasus, MRI dilakukan dengan pemberian zat kontras yang diberikan melalui suntikan ke pembuluh darah. Zat ini membantu memperjelas gambar pembuluh darah, jaringan, atau massa tertentu sehingga lebih presisi terutama pada kasus tumor/ kanker.

Manfaat zat kontras:

• Membantu melihat tumor/ kanker lebih jelas

• Membedakan jaringan normal dan abnormal

• Melihat peradangan atau infeksi

• Menilai pembuluh darah

Beritahu tim medis jika anak memiliki:

• Alergi terhadap zat kontras atau yodium

• Riwayat gangguan ginjal atau diabetes

• Kemungkinan sedang hamil (untuk anak usia remaja)

Bagaimana Cara Pemeriksaan MRI? 

Persiapan Sebelum MRI

Agar pemeriksaan berjalan lancar:

• Jika anak koperatif, beri tahu anak bahwa ia perlu berbaring diam selama pemeriksaan MRI

• Selama menunggu, anak bisa membawa boneka atau selimut kesayangan.

• Ikuti instruksi puasa terutama bila anak akan menjalani bius total.

• Informasikan bila terdapat riwayat alergi atau penyakit ginjal.

• Hindari penggunaan benda logam karena MRI menggunakan magnet sangat kuat. Lepas semua anting, gelang, jam tangan, kacamata kancing logam, resleting, bra kawat, hairpin, aksesori rambut, makeup glitter, ponsel, kartu ATM, atau alat elektronik lainnya.

• Beritahu tim medis jika anak memiliki alat implan atau logam dalam tubuh, seperti kawat gigi permanen, alat pacu jantung, implan koklea, atau pen di tulang.

 

Apa yang Terjadi Saat Pemeriksaan?

• Anak yang kurang koperatif akan diberikan sedasi/ obat bius.

• Anak berbaring di atas meja pemeriksaan kemudian akan masuk secara perlahan ke dalam mesin berbentuk terowongan besar. Mesin akan menghasilkan medan magnet dan gelombang radio untuk mengambil gambar dari berbagai sudut tubuh anak.

• Diperlukan waktu sekitar 20–90 menit, tergantung area yang diperiksa

• Anak akan diberi penutup telinga atau headphone, dan bisa menonton film atau mendengarkan musik selama proses (jika fasilitas tersedia).

• Teknisi akan memantau anak dari ruang terpisah dan dapat berkomunikasi dua arah selama proses.

Setelah MRI

• Jika tidak menggunakan sedasi/obat bius, anak bisa langsung pulang dan beraktivitas

• Jika menggunakan sedasi, anak akan dipantau hingga sadar penuh

• Hasil MRI akan dibaca oleh dokter radiologi dan dikirim ke dokter utama untuk didiskusikan bersama Anda

⚠️ Risiko dan Efek Samping

MRI tergolong aman, tetapi beberapa efek samping ringan bisa terjadi:

Tanpa kontras:

• Rasa tidak nyaman di ruang sempit (klaustrofobia)

• Telinga berdenging bila tanpa pelindung

• Sedikit hangat pada tubuh (karena gelombang radio)

Dengan kontras:

• Nyeri ringan di lokasi infus

• Sakit kepala, mual ringan, atau rasa logam di mulut

• Reaksi alergi ringan (sangat jarang)

MRI hanya dilakukan jika benar-benar diperlukan, dan tim medis akan mempertimbangkan manfaat serta risiko secara hati-hati.

Sumber : AyoSehat

Permenkes Nomor 6 Tahun 2026 menciptakan kewajiban pelaporan baru bagi Dewan Pengawas Rumah Sakit. Dewan Pengawas tidak lagi hanya melapor kepada pemilik Rumah Sakit setiap semester, tetapi juga wajib menyampaikan hasil pengawasan kepada Kementerian Kesehatan sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun dan sewaktu-waktu bila diperlukan.

Kewajiban ini berlaku bagi setiap Rumah Sakit yang telah memiliki Dewan Pengawas, baik Rumah Sakit pemerintah pusat, pemerintah daerah, BLU/BLUD, maupun Rumah Sakit masyarakat/swasta. Namun, Permenkes belum mengatur secara terperinci format, tanggal jatuh tempo, alamat unit penerima, dan sistem elektronik yang harus digunakan.

Karena itu, Rumah Sakit perlu segera menuangkan mekanisme pelaporan tersebut dalam peraturan internal Rumah Sakit dan tata kerja Dewan Pengawas.

Permenkes ini ditetapkan pada 4 Juni 2026, diundangkan dan mulai berlaku pada 12 Juni 2026. Naskah resmi Permenkes Nomor 6 Tahun 2026

1. Dasar hukum utama

Pasal 54 ayat (3) mengatur bahwa Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada pemilik Rumah Sakit:

• paling sedikit satu kali dalam satu semester; dan
• sewaktu-waktu bila diperlukan.

Selanjutnya, Pasal 54 ayat (4) menambahkan:

Dewan Pengawas juga harus melaporkan hasil pengawasan Rumah Sakit ke Kementerian Kesehatan satu kali dalam setahun dan sewaktu-waktu bila diperlukan.

Dengan demikian, terdapat dua jalur akuntabilitas:

Unsur	Laporan kepada pemilik	Laporan kepada Kementerian Kesehatan
Dasar hukum	Pasal 54 ayat (3)	Pasal 54 ayat (4)
Pelapor	Dewan Pengawas	Dewan Pengawas
Objek	Pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas	Hasil pengawasan terhadap Rumah Sakit
Periodisitas	Minimal sekali setiap semester	Sekali setiap tahun
Pelaporan insidental	Bila diperlukan	Bila diperlukan
Kedudukan	Akuntabilitas internal kepada pemilik	Akuntabilitas regulatif kepada Pemerintah Pusat

Laporan semesteran kepada pemilik tidak menggantikan laporan tahunan kepada Kementerian Kesehatan. Sebaliknya, penyampaian laporan kepada Kementerian Kesehatan juga tidak menghapus kewajiban laporan kepada pemilik.

2. Perubahan penting dari ketentuan sebelumnya

Permenkes Nomor 10 Tahun 2014 sebelumnya hanya mengatur laporan Dewan Pengawas kepada pemilik Rumah Sakit paling sedikit satu kali dalam satu semester dan sewaktu-waktu atas permintaan pemilik.

Permenkes Nomor 6 Tahun 2026:

1. mempertahankan laporan semesteran kepada pemilik;
2. menambahkan laporan tahunan langsung kepada Kementerian Kesehatan;
3. menggunakan frasa “sewaktu-waktu bila diperlukan”, tidak hanya “atas permintaan pemilik”; dan
4. memperluas substansi pengawasan hingga tata kelola klinis, rencana strategis, penggunaan anggaran, dan kepatuhan hukum.

Permenkes Nomor 10 Tahun 2014 telah dicabut, sehingga tidak lagi dapat dijadikan dasar hukum utama. Status Permenkes Nomor 10 Tahun 2014 pada JDIH Kemenkes

Perubahan tersebut menunjukkan terbentuknya mekanisme pengawasan berlapis:

flowchart TD
A[“Manajemen Rumah Sakit”] –> B[“Dewan Pengawas”]
B –> C[“Pemilik Rumah Sakit”]
B –> D[“Kementerian Kesehatan”]
D –> E[“Pembinaan dan pengawasan nasional”]
E –> A

Dewan Pengawas tetap bertanggung jawab kepada pemilik, tetapi hasil pengawasannya juga menjadi sumber informasi regulatif bagi Kementerian Kesehatan.

3. Siapa yang wajib melapor?

A. Rumah Sakit yang memiliki Dewan Pengawas

Semua Rumah Sakit yang telah membentuk Dewan Pengawas wajib menjalankan Pasal 54 ayat (4). Ketentuan tersebut tidak membedakan:

• Rumah Sakit pemerintah pusat;
• Rumah Sakit pemerintah daerah;
• Rumah Sakit BLU;
• Rumah Sakit BLUD;
• Rumah Sakit milik yayasan, perkumpulan, atau persyarikatan;
• Rumah Sakit berbentuk perseroan terbatas; maupun
• Rumah Sakit penanaman modal.

Frasa “dewan pengawas juga harus” merupakan norma imperatif. Setelah Dewan Pengawas dibentuk, pelaporan bukan lagi pilihan.

B. Rumah Sakit yang tidak memiliki Dewan Pengawas

Pasal 51 ayat (1) menggunakan frasa “pemilik Rumah Sakit dapat membentuk dewan pengawas”. Berarti Permenkes ini sendiri tidak mewajibkan setiap Rumah Sakit membentuk Dewan Pengawas.

Pasal 55 menentukan bahwa bagi Rumah Sakit yang tidak memiliki Dewan Pengawas, pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan oleh pemilik atau organ lain sesuai struktur Rumah Sakit.

Namun, Pasal 55 tidak secara tegas memindahkan kewajiban Pasal 54 ayat (4) kepada pemilik atau organ lain. Oleh sebab itu:

• Rumah Sakit tanpa Dewan Pengawas tidak mempunyai pelapor berdasarkan Pasal 54 ayat (4);
• tetapi tetap wajib memenuhi pelaporan Rumah Sakit berdasarkan Pasal 73 dan Pasal 74;
• pemilik sebaiknya mengatur laporan hasil pengawasan oleh organ pengganti dalam peraturan organisasi Rumah Sakit.

C. Rumah Sakit BLU/BLUD

Pasal 60 menyatakan bahwa ketentuan Dewan Pengawas pada Rumah Sakit BLU/BLUD dilaksanakan berdasarkan Permenkes ini sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tentang BLU/BLUD.

Artinya, berlaku prinsip kumulatif:

• laporan Dewan Pengawas kepada Kementerian Kesehatan berdasarkan Pasal 54 ayat (4); dan
• laporan Dewan Pengawas berdasarkan regulasi keuangan BLU atau BLUD.

Laporan dalam rezim BLU/BLUD tidak otomatis menggantikan laporan Pasal 54 ayat (4), kecuali Kementerian Kesehatan secara resmi menetapkan integrasi pelaporannya. Regulasi BLU sendiri telah mengalami perubahan terakhir melalui PMK Nomor 76 Tahun 2025. JDIH Kementerian Keuangan

4. Apa yang harus dilaporkan?

Permenkes menggunakan istilah “hasil pengawasan Rumah Sakit”, bukan sekadar “laporan kegiatan Dewan Pengawas”. Oleh karena itu, laporan tidak cukup berisi:

• jumlah rapat;
• daftar kunjungan;
• daftar surat yang diterima;
• dokumentasi kegiatan; atau
• ringkasan paparan Direksi.

Laporan harus memuat penilaian independen Dewan Pengawas atas penyelenggaraan Rumah Sakit.

Substansinya diturunkan dari fungsi Dewan Pengawas dalam Pasal 54 ayat (2):

Bidang pengawasan	Substansi minimal
Kepatuhan hukum	Perizinan, kewajiban Rumah Sakit, akreditasi, pelaporan, ketenagaan, kewenangan klinis, kontrak dan kepatuhan regulasi
Tata kelola Rumah Sakit	Efektivitas struktur, pembagian kewenangan, pengendalian internal, manajemen risiko, konflik kepentingan dan tindak lanjut audit
Tata kelola klinis	Mutu pelayanan, keselamatan pasien, audit klinis, kredensial, kewenangan klinis, risiko klinis, PPI dan penggunaan obat
Rencana strategis	Kesesuaian program dengan Renstra, pencapaian indikator, pengembangan pelayanan, investasi dan hambatan strategis
Anggaran	Kesesuaian perencanaan dan realisasi, efisiensi, kesehatan keuangan, risiko arus kas, pengadaan dan keberlanjutan pelayanan
Tugas lain dari pemilik	Hasil pelaksanaan mandat khusus yang masih berkaitan dengan penyelenggaraan Rumah Sakit
Kinerja pimpinan	Hasil monitoring dan evaluasi terhadap pimpinan Rumah Sakit berdasarkan Pasal 56
Tindak lanjut	Status rekomendasi: selesai, dalam proses, terlambat, ditolak, atau belum dilaksanakan

Laporan idealnya menggunakan pola:

kriteria → kondisi/fakta → analisis kesenjangan → risiko → rekomendasi → tanggapan manajemen → target penyelesaian → status tindak lanjut.

5. Hubungan dengan laporan Rumah Sakit lainnya

Laporan Dewan Pengawas harus dibedakan dari dua laporan lain:

A. Laporan keuangan auditan

Pasal 73 mewajibkan Rumah Sakit menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit kepada Kementerian Kesehatan setiap tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Subjek pelapornya adalah Rumah Sakit, bukan Dewan Pengawas. Dewan Pengawas dapat menggunakan laporan auditan tersebut sebagai sumber penilaian, tetapi tidak boleh sekadar melampirkannya tanpa analisis.

B. Pelaporan melalui Sistem Informasi Kesehatan

Pasal 74 mewajibkan setiap Rumah Sakit mencatat dan melaporkan seluruh kegiatan penyelenggaraan Rumah Sakit dalam Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional.

Permenkes belum secara eksplisit menyatakan bahwa laporan Pasal 54 ayat (4) harus disampaikan melalui sistem tersebut. Karena itu:

• jangan menganggap pelaporan SIRS/Sistem Informasi Kesehatan telah menggantikan laporan Dewan Pengawas;
• gunakan kanal elektronik khusus apabila telah ditetapkan Kementerian Kesehatan;
• apabila belum tersedia, laporan sebaiknya dikirim melalui surat resmi dan dipastikan memperoleh bukti penerimaan.

6. Waktu pelaporan

Permenkes hanya menentukan:

• sekali dalam setahun; dan
• sewaktu-waktu bila diperlukan.

Permenkes belum menentukan:

• tahun kalender atau tahun buku;
• tanggal jatuh tempo;
• batas waktu setelah tahun berakhir;
• periode data yang harus dilaporkan; atau
• tata cara laporan bagi Dewan Pengawas yang dibentuk di tengah tahun.

Rekomendasi pengaturan internal

Rumah Sakit dapat menetapkan:

1. periode laporan tahunan: 1 Januari–31 Desember;
2. penutupan data pengawasan: 30 November atau 31 Desember;
3. persetujuan laporan melalui rapat pleno Dewan Pengawas;
4. penyampaian laporan paling lambat akhir Februari tahun berikutnya; dan
5. laporan segera untuk kondisi material, tanpa menunggu laporan tahunan.

Karena Permenkes mulai berlaku pada 12 Juni 2026, langkah paling aman adalah menyusun laporan transisional tahun 2026 yang mencakup sekurang-kurangnya periode 12 Juni–31 Desember 2026. Rumah Sakit tidak sebaiknya menunggu berakhirnya masa penyesuaian dua tahun untuk memulai pelaporan.

Pasal 83 memang memberikan masa penyesuaian penyelenggaraan Rumah Sakit paling lama dua tahun, tetapi tidak menyatakan bahwa seluruh kewajiban baru ditangguhkan sampai 12 Juni 2028.

7. Kapan laporan insidental harus disampaikan?

Frasa “sewaktu-waktu bila diperlukan” tidak dibatasi hanya apabila Kementerian Kesehatan meminta. Oleh karena itu, Dewan Pengawas seharusnya mempunyai kewajiban eskalasi secara proaktif ketika menemukan masalah material, misalnya:

• kejadian sentinel atau risiko keselamatan pasien yang sangat serius;
• pelanggaran perizinan atau penyelenggaraan pelayanan tanpa kemampuan yang dipersyaratkan;
• risiko pencabutan atau penurunan status akreditasi;
• dugaan fraud, korupsi, manipulasi laporan atau kerugian keuangan;
• kondisi keuangan yang mengancam keberlangsungan pelayanan;
• penghentian atau gangguan pelayanan esensial;
• kegagalan sistem informasi, serangan siber, atau kebocoran data yang material;
• konflik kepentingan pimpinan atau pemilik;
• penolakan Direksi memberikan data kepada Dewan Pengawas;
• kegagalan berulang melaksanakan rekomendasi;
• penyimpangan besar terhadap Renstra atau anggaran; atau
• keadaan lain yang memerlukan intervensi pembinaan dan pengawasan Kementerian Kesehatan.

Peraturan internal perlu menentukan batas materialitas dan waktu eskalasi, misalnya 3 × 24 jam, 7 hari kerja, atau segera setelah fakta awal cukup terverifikasi, bergantung pada tingkat risikonya.

8. Siapa yang menandatangani laporan?

Permenkes tidak menetapkan secara eksplisit tata cara penandatanganan. Namun, Pasal 51 ayat (3) menyatakan bahwa keputusan Dewan Pengawas bersifat kolektif kolegial.

Karena itu, mekanisme yang paling kuat adalah:

• laporan dibahas dan disetujui dalam rapat Dewan Pengawas;
• persetujuan dicatat dalam risalah rapat;
• laporan ditandatangani ketua dan seluruh anggota; atau
• ditandatangani ketua atas nama Dewan Pengawas berdasarkan keputusan rapat.

Sekretaris Dewan Pengawas hanya mengelola ketatausahaan. Pasal 57 ayat (3) menegaskan bahwa sekretaris bukan anggota dan tidak dapat bertindak sebagai Dewan Pengawas. Dengan demikian, sekretaris tidak boleh:

• mengambil keputusan substansial;
• mengubah kesimpulan Dewan Pengawas;
• menandatangani laporan sebagai pengganti Dewan Pengawas; atau
• menyampaikan opini pengawasan atas namanya sendiri.

Direktur Rumah Sakit dapat memberikan tanggapan manajemen, tetapi tidak semestinya menyunting atau menghapus temuan Dewan Pengawas.

9. Kepada siapa laporan ditujukan?

Pasal 54 ayat (4) hanya menyebut “Kementerian Kesehatan”, tanpa menentukan unit penerima.

Secara administratif, sampai terdapat petunjuk resmi, laporan dapat ditujukan kepada:

Menteri Kesehatan Republik Indonesia
c.q. Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan

Penentuan tersebut merupakan langkah administratif yang rasional karena Permenkes mendefinisikan Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan sebagai pejabat yang melaksanakan kebijakan pengelolaan kesehatan lanjutan. Namun, ini bukan alamat yang secara eksplisit disebut dalam Pasal 54 ayat (4).

Laporan sebaiknya ditembuskan kepada:

• pemilik Rumah Sakit;
• kepala/direktur Rumah Sakit untuk pelaksanaan rekomendasi;
• dinas kesehatan sesuai kewenangannya, apabila dipersyaratkan ketentuan daerah; dan
• kementerian/lembaga pembina atau pejabat pengelola keuangan untuk BLU/BLUD apabila diwajibkan regulasi sektoral.

Tembusan kepada pihak tersebut tidak menggantikan penyampaian langsung kepada Kementerian Kesehatan.

10. Kerahasiaan laporan

Laporan Dewan Pengawas dapat mengandung:

• data pasien;
• informasi insiden keselamatan pasien;
• informasi medis;
• hasil audit;
• dugaan fraud;
• data keuangan;
• informasi ketenagaan; dan
• masalah hukum yang belum selesai.

Karena itu, laporan harus menggunakan prinsip minimum necessary:

• data pasien disajikan teragregasi atau dideidentifikasi;
• nama pasien tidak dicantumkan kecuali secara hukum benar-benar diperlukan;
• dugaan pelanggaran dibedakan dari fakta yang telah terverifikasi;
• lampiran sensitif diberi klasifikasi terbatas atau rahasia;
• akses dan distribusi dokumen dicatat;
• pengiriman menggunakan kanal resmi dan aman; serta
• laporan utama dapat dipisahkan dari lampiran rahasia.

Pasal 74 ayat (2) juga menegaskan bahwa dokumen pencatatan dan pelaporan harus dijaga kerahasiaannya.

11. Konsekuensi apabila tidak melapor

Hal penting yang harus dibaca secara cermat: Pasal 79 yang mengatur sanksi administratif tidak mencantumkan Pasal 54 ayat (4) sebagai pelanggaran yang secara langsung dikenai jenjang sanksi.

Pasal 79 secara khusus merujuk pelanggaran terhadap:

• Pasal 36 ayat (1);
• Pasal 67 ayat (1);
• Pasal 73 ayat (1); dan
• Pasal 74 ayat (1).

Oleh karena itu, secara tekstual tidak tepat menyatakan bahwa tidak menyampaikan laporan Dewan Pengawas otomatis mengakibatkan:

• denda;
• penurunan atau pencabutan akreditasi; atau
• pencabutan perizinan berusaha.

Akan tetapi, ketiadaan sanksi khusus tidak menjadikan kewajiban tersebut boleh diabaikan. Kelalaian melapor dapat:

1. menjadi temuan pembinaan dan pengawasan Kementerian Kesehatan berdasarkan Pasal 76;
2. menunjukkan ketidakpatuhan Dewan Pengawas terhadap peraturan;
3. menjadi dasar evaluasi atau pemberhentian anggota berdasarkan peraturan internal atau regulasi BLU/BLUD;
4. memperburuk pertanggungjawaban apabila laporan sengaja ditahan untuk menyembunyikan pelanggaran;
5. menjadi bukti lemahnya tata kelola pada proses akreditasi atau audit; dan
6. menimbulkan tanggung jawab apabila kelalaian pengawasan menyebabkan risiko serius tidak ditangani.

Dengan demikian, risikonya terutama berupa risiko tata kelola, reputasi, pembinaan, evaluasi jabatan, dan pertanggungjawaban atas kegagalan pengawasan—bukan sanksi otomatis Pasal 79.

12. Sistematika laporan yang disarankan

Laporan tahunan Dewan Pengawas dapat disusun sebagai berikut:

1. Halaman judul dan identitas Rumah Sakit.
2. Surat pengantar kepada Kementerian Kesehatan.
3. Lembar pengesahan Dewan Pengawas.
4. Ringkasan eksekutif.
5. Dasar hukum dan periode pengawasan.
6. Komposisi, independensi, dan pernyataan konflik kepentingan.
7. Metode pengawasan dan sumber bukti.
8. Hasil pengawasan kepatuhan hukum.
9. Hasil pengawasan tata kelola Rumah Sakit.
10. Hasil pengawasan tata kelola klinis.
11. Pengawasan Renstra dan indikator kinerja.
12. Pengawasan perencanaan dan penggunaan anggaran.
13. Evaluasi kinerja pimpinan Rumah Sakit.
14. Hasil audit internal dan eksternal.
15. Risiko utama Rumah Sakit.
16. Kejadian material dan laporan insidental.
17. Rekomendasi Dewan Pengawas.
18. Tanggapan Direksi.
19. Matriks tindak lanjut.
20. Kesimpulan dan opini Dewan Pengawas.
21. Lampiran bukti pendukung.

Opini akhir dapat menggunakan kategori internal, misalnya:

• memadai;
• memadai dengan perbaikan;
• memerlukan perbaikan material;
• tidak memadai; atau
• tidak dapat disimpulkan karena keterbatasan bukti.

13. Tindakan yang perlu segera dilakukan Rumah Sakit

Prioritas penyesuaian adalah:

1. merevisi peraturan internal Rumah Sakit sesuai Pasal 58 dan Pasal 63;
2. menetapkan SOP pelaporan Dewan Pengawas;
3. menentukan periode, batas waktu, materialitas, dan mekanisme laporan insidental;
4. menetapkan daftar data yang wajib diberikan Direksi, SPI, komite, dan unit kerja;
5. membuat format laporan tahunan dan matriks tindak lanjut;
6. memastikan laporan ditetapkan secara kolektif kolegial;
7. menetapkan mekanisme perlindungan kerahasiaan;
8. memastikan bukti penerimaan dari Kementerian Kesehatan tersimpan;
9. menyusun laporan transisional tahun 2026; dan
10. mengintegrasikan laporan Permenkes dengan kewajiban BLU/BLUD tanpa mencampuradukkan subjek dan tujuan pelaporannya.

Inti kebijakan yang sebaiknya dimasukkan ke dalam peraturan internal adalah bahwa Dewan Pengawas bertanggung jawab atas isi, independensi, ketepatan waktu, keandalan bukti, dan pemantauan tindak lanjut laporan; sedangkan Direksi wajib menyediakan data tetapi tidak boleh mengintervensi kesimpulan pengawasan.

 

Sumber : Dr Galih Endradita M

Permenkes Nomor 6 Tahun 2026 mengubah kedudukan audit klinis secara mendasar. Audit klinis tidak lagi tepat dipahami hanya sebagai program Komite Medik atau audit terhadap pekerjaan dokter, tetapi sebagai:

1. prinsip penyelenggaraan tata kelola klinis;
2. mekanisme pemeliharaan mutu profesi;
3. instrumen peningkatan mutu dan keselamatan pasien;
4. sarana pengendalian variasi pelayanan berbasis bukti;
5. dasar evaluasi kinerja klinis secara multidisiplin; dan
6. bagian dari akuntabilitas pimpinan rumah sakit.

Dengan konstruksi tersebut, audit klinis merupakan kewajiban substantif rumah sakit. Kewajibannya tidak cukup dipenuhi hanya dengan memiliki pedoman, SK tim, atau laporan audit. Rumah sakit harus membuktikan siklus tertutup:

standar → pengukuran → identifikasi kesenjangan → perbaikan → penerapan → audit ulang → peningkatan hasil.

Permenkes ini ditetapkan pada 4 Juni 2026, diundangkan pada 12 Juni 2026, dan berstatus berlaku. Rumah sakit diberikan waktu penyesuaian paling lama dua tahun sejak pengundangan, yaitu sampai 12 Juni 2028. Namun masa transisi tersebut tidak menunda kewajiban mendasar mengenai mutu dan keselamatan pasien yang telah diatur dalam UU Kesehatan. Naskah resmi Permenkes 6/2026

1. Kedudukan audit klinis dalam hierarki regulasi

1.1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

Audit klinis memiliki dasar pada dua ranah utama dalam UU Kesehatan:

• Pasal 184 ayat (4): rumah sakit wajib menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik.
• Pasal 303: tenaga medis dan tenaga kesehatan wajib menyelenggarakan kendali mutu dan kendali biaya serta memperhatikan keselamatan pasien; dalam pelaksanaannya dapat diselenggarakan audit pelayanan kesehatan.

Dengan demikian, audit klinis mempunyai fungsi ganda:

• sebagai instrumen tata kelola klinis; dan
• sebagai instrumen kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien.

UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

1.2 PP Nomor 28 Tahun 2024

PP Nomor 28 Tahun 2024 mengoperasionalkan kewajiban rumah sakit untuk menyusun peraturan internal rumah sakit yang terdiri atas:

• peraturan organisasi rumah sakit; dan
• peraturan staf medis dan staf tenaga kesehatan rumah sakit.

Peraturan staf medis dan staf tenaga kesehatan merupakan instrumen utama untuk mengatur profesionalisme, kewenangan klinis, mutu profesi, dan tata kelola klinis.

1.3 Permenkes Nomor 6 Tahun 2026

Permenkes 6/2026 menempatkan audit klinis secara eksplisit dalam Pasal 64 dan Pasal 65. Ketentuan tersebut harus dibaca bersama dengan kewajiban rumah sakit, organisasi, mutu, pengawasan, sanksi, serta masa transisi.

Ketentuan	Substansi	Implikasi bagi audit klinis
Pasal 36 ayat (1) huruf b	Pelayanan harus aman, bermutu, antidiskriminatif, dan efektif	Audit menilai apakah pelayanan benar-benar memenuhi karakter tersebut
Pasal 36 ayat (1) huruf g	Rumah sakit wajib membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu	Standar tersebut menjadi kriteria eksplisit audit
Pasal 36 ayat (1) huruf r	Rumah sakit wajib menyusun dan melaksanakan peraturan internal	Mekanisme audit harus diatur dan dilaksanakan
Pasal 37	Organisasi harus mendukung tata kelola klinis yang baik	Audit harus memiliki posisi, kewenangan, dan alur pertanggungjawaban
Pasal 40	Pimpinan mengelola pelayanan klinis, mutu, keselamatan, monitoring, dan evaluasi	Direktur merupakan penanggung jawab akhir
Pasal 46 dan 50	Rumah sakit dapat membentuk komite sesuai kebutuhan	Fungsi audit dapat ditempatkan pada komite/tim, tetapi tanggung jawab tetap pada rumah sakit
Pasal 54	Dewan pengawas mengawasi tata kelola klinis	Hasil audit agregat dan tindak lanjut menjadi bahan pengawasan
Pasal 61	Peraturan internal menyelaraskan tata kelola organisasi dan klinis	Audit tidak boleh terpisah dari sistem pengambilan keputusan
Pasal 64 ayat (3) huruf b	Audit klinis dan peningkatan mutu berbasis bukti merupakan prinsip peraturan staf	Audit menjadi prinsip wajib clinical governance
Pasal 65 ayat (4)	Pemeliharaan mutu profesi mencakup audit klinis, supervisi, evaluasi kinerja, dan pelaporan hasil	Audit merupakan mekanisme formal pemeliharaan mutu profesi
Pasal 67–68	Peningkatan mutu internal wajib dilakukan terus-menerus	Audit harus berkesinambungan dan menghasilkan perbaikan
Pasal 74	Pencatatan dan pelaporan wajib dijaga kerahasiaannya	Data audit harus dikendalikan akses dan kerahasiaannya
Pasal 76	Pengawasan dapat berupa monitoring, pemeriksaan, reviu, atau audit	Pelaksanaan audit internal dapat dinilai oleh pengawas eksternal
Pasal 79–80	Pelanggaran kewajiban mutu dapat dikenai sanksi	Kegagalan audit dapat menjadi bukti kegagalan sistem mutu
Pasal 83	Penyesuaian paling lama dua tahun	Peraturan internal dan organisasi harus selesai diselaraskan paling lambat 12 Juni 2028

2. Makna normatif Pasal 64 Permenkes Nomor 6 Tahun 2026

Pasal 64 menetapkan bahwa peraturan staf medis dan staf tenaga kesehatan merupakan aturan tata kelola klinis untuk menjaga profesionalisme, mutu pelayanan, dan keselamatan pasien.

Peraturan tersebut disusun berdasarkan enam prinsip:

1. kepemimpinan klinis;
2. audit klinis dan peningkatan mutu berbasis bukti;
3. pengelolaan risiko klinis dan keselamatan pasien;
4. pemantauan dan evaluasi hasil pelayanan;
5. pengembangan profesional berkelanjutan; dan
6. peningkatan mutu serta pelayanan berfokus pada pasien.

Analisis

Pertama, frasa “audit klinis dan peningkatan mutu berbasis bukti” menunjukkan bahwa audit tidak boleh hanya mengukur kepatuhan terhadap kebiasaan internal. Kriteria harus bersumber dari bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti:

• Pedoman Nasional Pelayanan Klinis/Kedokteran;
• standar profesi;
• panduan praktik klinis;
• clinical pathway;
• protokol klinis;
• formularium dan pedoman penggunaan obat;
• standar pelayanan keperawatan;
• standar pelayanan tenaga kesehatan lain;
• indikator outcome; atau
• bukti ilmiah mutakhir apabila standar nasional belum tersedia.

Kedua, audit klinis ditempatkan bersama dengan kepemimpinan klinis dan pengelolaan risiko. Artinya, audit bukan pekerjaan staf pengumpul data semata. Pimpinan klinis harus:

• memilih prioritas;
• menyepakati standar;
• menilai kesenjangan;
• mengambil keputusan perbaikan;
• menjamin sumber daya; dan
• mempertanggungjawabkan hasilnya.

Ketiga, sasaran akhir audit bukan sekadar kepatuhan dokumentasi, melainkan mutu, keselamatan, outcome, efisiensi, dan pengalaman pasien.

3. Makna normatif Pasal 65 Permenkes Nomor 6 Tahun 2026

Pasal 65 ayat (1) menetapkan bahwa peraturan staf medis dan staf tenaga kesehatan paling sedikit harus mengatur:

• pengorganisasian dan tata kerja;
• kredensial dan penugasan klinis;
• pemeliharaan mutu profesi;
• etika dan disiplin profesi; serta
• pengembangan profesional berkelanjutan.

Pasal 65 ayat (4) kemudian menetapkan bahwa pemeliharaan mutu profesi mencakup:

• mekanisme audit klinis;
• supervisi;
• evaluasi kinerja; dan
• pelaporan hasil pelayanan,

sebagai bagian dari sistem peningkatan mutu dan keselamatan pasien.

Konsekuensi hukum dan tata kelola

Rumah sakit tidak cukup hanya mencantumkan kalimat “audit klinis dilaksanakan secara berkala”. Peraturan staf harus menjelaskan sekurang-kurangnya:

1. siapa yang menetapkan topik;
2. siapa yang membentuk tim;
3. siapa yang berhak mengakses data;
4. sumber standar dan kriteria audit;
5. metode pemilihan kasus;
6. mekanisme analisis;
7. perlindungan kerahasiaan;
8. mekanisme rekomendasi;
9. siapa yang menetapkan tindakan perbaikan;
10. batas waktu tindak lanjut;
11. mekanisme eskalasi;
12. pelaksanaan audit ulang;
13. penggunaan hasil untuk pembinaan profesi; dan
14. pelaporan kepada pimpinan dan dewan pengawas.

Jika mekanisme tersebut hanya berada dalam pedoman teknis tetapi tidak mendapatkan legitimasi dalam peraturan internal, akan terdapat kelemahan kewenangan dan akuntabilitas.

4. Audit klinis bukan hanya audit medis

Perubahan paling penting dalam Permenkes 6/2026 adalah pengintegrasian staf medis dengan staf tenaga kesehatan dalam satu kerangka peraturan tata kelola klinis.

Perbedaan istilah

Instrumen	Objek	Pelaksana utama	Tujuan
Audit klinis	Keseluruhan proses pelayanan klinis lintas profesi	Tenaga medis, perawat, bidan, apoteker, ahli gizi, tenaga kesehatan lain	Memperbaiki proses dan hasil pelayanan terintegrasi
Audit medis	Pelayanan medis	Profesi medis	Menilai mutu pelayanan medis
Audit keperawatan	Asuhan keperawatan/kebidanan	Profesi keperawatan dan kebidanan	Menilai mutu asuhan keperawatan
Audit rekam medis	Kelengkapan, autentikasi, keamanan, dan kualitas rekam medis	Tim reviu rekam medis/pengelola rekam medis	Menjamin mutu dokumentasi
Audit kepatuhan	Kepatuhan terhadap regulasi atau prosedur	SPI, kepatuhan, hukum, atau auditor	Menilai kesesuaian terhadap ketentuan
Audit klaim	Kesesuaian pelayanan dan pembiayaan	Verifikator, casemix, auditor pembiayaan	Menilai validitas dan efisiensi klaim
Investigasi insiden/RCA	Penyebab insiden keselamatan pasien	Tim keselamatan pasien	Mengidentifikasi akar masalah insiden
Penegakan disiplin	Dugaan pelanggaran profesional individual	Fungsi etik dan disiplin	Menentukan ada atau tidaknya pelanggaran

Audit medis merupakan bagian dari audit klinis, tetapi audit klinis tidak dapat direduksi menjadi audit medis.

Contohnya, audit klinis stroke harus menilai keseluruhan rantai pelayanan:

• triase dan waktu respons IGD;
• asesmen dokter;
• pemeriksaan radiologi;
• pemberian obat;
• pemantauan keperawatan;
• rekonsiliasi obat;
• asesmen gizi;
• rehabilitasi;
• edukasi;
• discharge planning; dan
• outcome pasien.

Apabila hanya menilai keputusan dokter, audit belum mencerminkan pelayanan klinis terintegrasi.

5. Pergeseran pengorganisasian setelah Permenkes 6/2026

Permenkes 6/2026 mencabut antara lain:

• Permenkes 755/2011 tentang Komite Medik;
• Permenkes 49/2013 tentang Komite Keperawatan;
• Permenkes 42/2018 tentang Komite Etik dan Hukum;
• Permenkes 80/2020 tentang Komite Mutu; dan
• Kepmenkes 772/2002 tentang Hospital Bylaws.

Pencabutan tersebut tidak berarti fungsi kredensial, mutu profesi, audit klinis, etik, disiplin, dan mutu rumah sakit dihapus. Fungsi-fungsi tersebut justru dikonsolidasikan dalam Permenkes 6/2026. Pasal 46 tetap memperbolehkan pembentukan komite, sedangkan Pasal 50 memberikan kerangka tugas komite secara fungsional. Daftar regulasi yang dicabut dalam Pasal 84

Implikasinya:

• Rumah sakit boleh mempertahankan Komite Medik, Komite Keperawatan, Komite Tenaga Kesehatan Lain, atau Komite Mutu.
• Akan tetapi, keberadaan, kewenangan, hubungan kerja, dan pertanggungjawabannya harus ditetapkan kembali berdasarkan Permenkes 6/2026 dan peraturan internal baru.
• Jangan hanya mempertahankan SK lama yang konsideransnya seluruhnya menggunakan regulasi yang telah dicabut.
• Audit klinis lintas profesi sebaiknya dilaksanakan oleh tim ad hoc sesuai topik, dengan fungsi koordinasi yang ditetapkan jelas.
• Satu komite tidak boleh memonopoli seluruh audit lintas profesi tanpa mekanisme kolaborasi.

Model pembagian tanggung jawab

Pihak	Tanggung jawab
Pemilik/representasi pemilik	Menetapkan peraturan internal dan memastikan dukungan sumber daya
Dewan pengawas	Mengawasi efektivitas tata kelola klinis dan tindak lanjut audit
Direktur	Penanggung jawab akhir; menetapkan kebijakan, program, tim, dan tindakan perbaikan
Pimpinan pelayanan klinis	Menetapkan prioritas dan memastikan keterlibatan profesi
Komite/fungsi profesional	Menentukan standar profesi, memfasilitasi audit, supervisi, dan pembinaan
Komite/tim mutu	Integrasi audit dengan indikator mutu, risiko, dan program perbaikan
Tim ad hoc audit klinis	Mengumpulkan data, menganalisis kesenjangan, dan menyusun rekomendasi
Rekam medis/data analyst	Menyediakan data yang sahih, terlindungi, dan dapat ditelusuri
Kepala unit/KSM/departemen	Melaksanakan perbaikan operasional
Fungsi etik dan disiplin	Menindaklanjuti dugaan pelanggaran individual melalui prosedur tersendiri

6. Siklus audit klinis yang memenuhi Permenkes 6/2026

Pedoman Pelaksanaan Audit Klinis dalam Kepdirjen HK.02.02/I/0522/2022 masih tercantum dalam katalog produk hukum Kementerian Kesehatan. Permenkes 6/2026 tidak secara eksplisit mencabut keputusan tersebut. Karena beberapa dasar hukum lama dalam Kepdirjen itu telah dicabut, penggunaannya perlu diselaraskan dengan Permenkes 6/2026 dan diterapkan sepanjang tidak bertentangan. Pedoman resmi Audit Klinis 2022

Siklus minimal audit klinis adalah:

1. Menetapkan topik

Topik diprioritaskan berdasarkan:

• risiko tinggi;
• volume tinggi;
• biaya tinggi;
• variasi pelayanan tinggi;
• outcome buruk;
• insiden keselamatan pasien;
• keluhan pasien;
• penyakit prioritas;
• pelayanan baru;
• teknologi baru; atau
• hasil audit sebelumnya yang belum stabil.

2. Menetapkan kriteria dan standar

Setiap kriteria harus:

• eksplisit;
• berbasis bukti;
• terukur;
• relevan terhadap pasien;
• berada dalam kendali rumah sakit; dan
• memiliki numerator, denominator, target, serta pengecualian yang jelas.

Contoh:

Kriteria: pasien stroke iskemik yang memenuhi syarat dilakukan CT-scan kepala dalam waktu tertentu sejak kedatangan.

Tidak cukup menggunakan kriteria abstrak seperti “pelayanan stroke dilakukan dengan baik”.

3. Menentukan populasi dan sampel

Protokol harus menjelaskan:

• periode data;
• kriteria inklusi;
• kriteria eksklusi;
• jumlah populasi;
• metode sampling;
• sumber data; dan
• penanganan data yang tidak lengkap.

Kasus tidak boleh dipilih hanya karena mudah ditemukan atau sengaja mengecualikan kasus dengan outcome buruk.

4. Mengumpulkan dan memvalidasi data

Data dapat berasal dari:

• rekam medis elektronik;
• clinical pathway;
• hasil laboratorium dan radiologi;
• sistem farmasi;
• laporan operasi;
• data keperawatan;
• data insiden;
• klaim;
• registri penyakit; dan
• wawancara terstruktur bila diperlukan.

Validasi data harus dilakukan sebelum penarikan kesimpulan.

5. Membandingkan praktik dengan standar

Analisis minimal memuat:

• tingkat kepatuhan setiap kriteria;
• variasi antarunit atau antarperiode;
• karakteristik pasien yang relevan;
• pengecualian klinis yang dapat dibenarkan;
• hubungan proses dengan outcome; dan
• kesenjangan yang memerlukan perbaikan.

6. Menentukan penyebab kesenjangan

Penyebab harus dibedakan antara:

• kompetensi;
• kewenangan klinis;
• komunikasi;
• desain alur;
• keterlambatan pemeriksaan;
• ketersediaan obat atau alat;
• beban kerja;
• jadwal SDM;
• integrasi sistem informasi;
• kepatuhan terhadap standar; dan
• faktor pasien.

Tidak semua ketidakpatuhan merupakan kesalahan individu.

7. Menetapkan dan melaksanakan perbaikan

Rencana tindak lanjut harus memuat:

• tindakan;
• penanggung jawab;
• sumber daya;
• tenggat waktu;
• indikator keberhasilan;
• risiko implementasi; dan
• mekanisme eskalasi.

8. Melakukan audit ulang

Audit ulang membedakan audit klinis dari sekadar telaah kasus. Audit belum selesai apabila rumah sakit hanya menghasilkan rekomendasi tanpa mengukur efektivitas perubahan.

7. Prinsip no blame dan batasnya

Audit klinis harus dikembangkan dalam budaya:

• tidak mencari kambing hitam;
• tidak mempermalukan;
• tidak mengumumkan identitas individu tanpa kebutuhan yang sah;
• berfokus pada pembelajaran dan perbaikan sistem; dan
• melibatkan profesi yang diaudit.

Namun prinsip no blame tidak berarti tanpa akuntabilitas. Apabila audit menemukan indikasi:

• praktik di luar kewenangan klinis;
• pemalsuan rekam medis;
• tindakan sengaja yang membahayakan;
• pelanggaran etik berat;
• penyalahgunaan obat;
• fraud; atau
• pengabaian berulang setelah pembinaan,

masalah tersebut harus dialihkan melalui mekanisme etik, disiplin, kredensial, manajemen SDM, atau penegakan hukum yang terpisah dan menjamin proses yang adil.

Hasil audit tidak boleh otomatis digunakan untuk menghukum seseorang. Diperlukan verifikasi, hak memberikan penjelasan, penilaian sejawat, dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan internal.

8. Kerahasiaan dan perlindungan data

Pasal 74 ayat (2) menetapkan bahwa pencatatan dan pelaporan rumah sakit merupakan dokumen yang harus dijaga kerahasiaannya.

Karena audit klinis menggunakan data pasien dan penilaian profesional, rumah sakit harus mengatur:

• pemberian hak akses;
• penggunaan kode atau deidentifikasi pasien;
• deidentifikasi tenaga klinis dalam laporan agregat;
• larangan distribusi laporan melalui media pribadi;
• penyimpanan dokumen;
• retensi dokumen;
• pencatatan akses;
• penggunaan data untuk pendidikan;
• mekanisme pemberian data kepada pengawas atau penegak hukum; dan
• pelaporan temuan yang membutuhkan eskalasi.

Perlu diperhatikan bahwa hukum Indonesia belum memberikan “clinical audit privilege” absolut. Menuliskan “dokumen rahasia dan tidak dapat digunakan dalam proses hukum” dalam pedoman internal tidak otomatis membuat dokumen kebal dari permintaan sah aparat atau pengadilan.

9. Hubungan dengan kredensial dan evaluasi kinerja

Pasal 65 menghubungkan audit klinis dengan:

• kredensial;
• penugasan klinis;
• supervisi;
• evaluasi kinerja;
• pemeliharaan mutu profesi; dan
• pengembangan profesional berkelanjutan.

Hasil audit dapat digunakan untuk:

• mengidentifikasi kebutuhan pelatihan;
• menetapkan supervisi;
• memperbaiki kewenangan klinis;
• menentukan proctoring;
• memberikan focused professional practice evaluation;
• mendukung rekredensial;
• memperbaiki clinical pathway; dan
• merancang pendidikan berkelanjutan.

Namun satu hasil audit agregat tidak boleh langsung menjadi dasar pencabutan kewenangan klinis individu. Pembatasan kewenangan klinis memerlukan bukti individual, penilaian kompetensi, proses kredensial, dan kesempatan memberikan klarifikasi.

10. Hubungan dengan peningkatan mutu rumah sakit

Pasal 67 mewajibkan peningkatan mutu internal dan eksternal secara terus-menerus. Pasal 68 menyebut peningkatan mutu internal melalui:

• pengukuran dan pelaporan indikator mutu;
• pelaporan insiden keselamatan pasien; dan
• manajemen risiko.

Walaupun audit klinis tidak disebut ulang dalam Pasal 68 ayat (1), audit klinis merupakan penghubung ketiga sistem tersebut.

flowchart TD
A[“Indikator, insiden, dan risiko”] –> B[“Pemilihan topik audit”]
B –> C[“Bandingkan praktik dengan standar”]
C –> D[“Identifikasi kesenjangan”]
D –> E[“Perbaikan proses dan profesi”]
E –> F[“Audit ulang dan outcome”]
F –> A

Dengan demikian:

• indikator menunjukkan adanya masalah;
• audit klinis menjelaskan proses pelayanan yang menimbulkan masalah;
• manajemen risiko menentukan prioritas dan mitigasi;
• perbaikan mengubah sistem;
• audit ulang membuktikan efektivitasnya.

11. Implikasi terhadap akreditasi rumah sakit

Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit HK.02.02/D/47104/2024 pada PMKP 7 mensyaratkan:

• evaluasi clinical pathway;
• bukti perbaikan kepatuhan dan pengurangan variasi; serta
• bukti pelaksanaan audit klinis dan/atau audit medis pada penerapan prioritas standar pelayanan kedokteran.

Instrumen tersebut juga meminta evaluasi minimal lima clinical pathway. Akan tetapi, hal itu tidak boleh disalahartikan bahwa rumah sakit harus melaksanakan lima topik audit klinis terpisah. Yang diwajibkan adalah:

• evaluasi minimal lima clinical pathway; dan
• pelaksanaan audit klinis dan/atau audit medis atas prioritas standar pelayanan kedokteran.

Instrumen Survei Akreditasi RS 2024—PMKP 7

Bukti yang seharusnya tersedia saat survei

1. Peraturan internal rumah sakit yang telah diselaraskan.
2. Peraturan staf medis dan staf tenaga kesehatan.
3. Kebijakan direktur tentang audit klinis.
4. Pedoman dan prosedur audit.
5. Program audit tahunan berbasis risiko.
6. SK tim ad hoc setiap topik.
7. Kerangka acuan audit.
8. Kriteria dan standar berbasis bukti.
9. Metode populasi dan sampling.
10. Instrumen pengumpulan data.
11. Hasil validasi data.
12. Analisis kesenjangan.
13. Notulen pembahasan multidisiplin.
14. Rencana perbaikan.
15. Bukti penerapan perubahan.
16. Hasil audit ulang.
17. Bukti peningkatan outcome atau pengurangan variasi.
18. Laporan kepada direktur.
19. Pemantauan tindak lanjut.
20. Pelaporan agregat kepada dewan pengawas.

Surveior seharusnya tidak hanya menilai keberadaan laporan, tetapi menelusuri apakah rekomendasi benar-benar mengubah pelayanan pasien.

12. Konsekuensi sanksi

Pasal 79 tidak secara langsung menyebut pelanggaran Pasal 64 atau Pasal 65. Sanksi administratif dalam pasal tersebut dikaitkan antara lain dengan pelanggaran Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 67 ayat (1).

Karena itu, ketiadaan audit klinis tidak otomatis langsung menghasilkan satu jenis sanksi tertentu. Akan tetapi, ketiadaan audit dapat menjadi bukti bahwa rumah sakit:

• tidak melaksanakan peraturan internal;
• tidak menjaga standar mutu;
• tidak melakukan peningkatan mutu secara berkesinambungan; atau
• tidak menindaklanjuti risiko dan outcome buruk.

Rangkaian sanksi dalam Pasal 79 meliputi:

1. teguran lisan;
2. teguran tertulis;
3. denda administratif;
4. penyesuaian atau pencabutan status akreditasi; dan/atau
5. pencabutan perizinan berusaha.

Pasal 80 memungkinkan sanksi dijatuhkan secara tidak berjenjang apabila pelanggaran terbukti menimbulkan kematian, kecacatan permanen, dampak luas terhadap pelayanan, atau dampak langsung terhadap keselamatan pasien. Ketentuan sanksi Permenkes 6/2026

Kesimpulan hukumnya:

Audit klinis bukan sekadar bukti akreditasi. Kegagalan menjalankan audit secara efektif dapat berkembang menjadi persoalan kepatuhan, mutu, keselamatan pasien, akreditasi, dan perizinan.

13. Kesenjangan pengaturan yang masih ada

Permenkes 6/2026 belum mengatur secara terperinci:

• definisi audit klinis;
• jumlah topik minimum;
• frekuensi;
• metode sampling;
• komposisi tim;
• format pelaporan;
• tenggat audit ulang;
• perlindungan dokumen audit;
• penggunaan hasil untuk kredensial;
• pelaporan nasional; dan
• hubungan audit dengan investigasi insiden.

Pasal 66 menyatakan bahwa pedoman teknis tata kelola rumah sakit ditetapkan oleh Menteri. Sampai penelusuran 25 Agustus 2026, katalog produk hukum Kementerian Kesehatan masih mencantumkan Kepdirjen 522/2022 sebagai pedoman audit klinis dan belum memperlihatkan pedoman pengganti khusus pasca-Permenkes 6/2026. Ini merupakan temuan penelusuran regulasi, bukan pernyataan bahwa seluruh isi pedoman lama otomatis tetap berlaku tanpa penyesuaian.

14. Rekomendasi penyesuaian rumah sakit

Tahap pertama: legal audit

Rumah sakit perlu menelaah:

• hospital bylaws lama;
• medical staff bylaws;
• nursing staff bylaws;
• peraturan tenaga kesehatan lain;
• SK Komite Medik;
• SK Komite Keperawatan;
• SK Komite Mutu;
• pedoman audit medis;
• pedoman audit keperawatan; dan
• pedoman audit klinis.

Dokumen yang hanya merujuk regulasi yang dicabut harus diperbarui.

Tahap kedua: konsolidasi regulasi

Susun Peraturan Staf Medis dan Staf Tenaga Kesehatan yang mengatur secara terintegrasi:

• kredensial;
• kewenangan klinis;
• penugasan klinis;
• mutu profesi;
• audit klinis;
• supervisi;
• evaluasi kinerja;
• etika dan disiplin; serta
• pengembangan profesional.

Tahap ketiga: membangun sistem audit tertutup

Tetapkan kebijakan bahwa setiap audit harus mempunyai:

• standar eksplisit;
• baseline;
• rekomendasi;
• penanggung jawab;
• batas waktu;
• indikator keberhasilan; dan
• audit ulang.

Tahap keempat: integrasi sistem informasi

SIMRS sebaiknya mampu menghasilkan:

• daftar populasi audit;
• data kepatuhan clinical pathway;
• outcome;
• mortalitas;
• readmisi;
• komplikasi;
• penggunaan obat;
• LOS;
• biaya;
• variasi antarunit; dan
• status tindak lanjut.

Tahap kelima: pelaporan berjenjang

Pelaporan disarankan berbentuk:

• laporan rinci terbatas kepada direktur dan pimpinan klinis;
• laporan tindak lanjut kepada komite/tim mutu;
• umpan balik kepada unit dan profesi;
• laporan agregat kepada dewan pengawas; dan
• pelaporan eksternal apabila diwajibkan.

Catatan

Permenkes Nomor 6 Tahun 2026 menegaskan bahwa audit klinis merupakan mekanisme inti tata kelola klinis dan pemeliharaan mutu profesi. Norma baru tersebut memiliki lima konsekuensi utama:

1. audit klinis wajib diatur dalam Peraturan Staf Medis dan Staf Tenaga Kesehatan;
2. audit harus dilaksanakan secara multidisiplin, bukan hanya oleh profesi medis;
3. direktur memegang tanggung jawab akhir, sedangkan komite atau tim menjalankan fungsi sesuai peraturan internal;
4. audit harus menghasilkan perubahan dan audit ulang, bukan berhenti pada laporan; dan
5. kegagalan audit yang mencerminkan kegagalan peningkatan mutu dapat berdampak pada pembinaan, akreditasi, sanksi administratif, dan perizinan.

Inti perubahan paradigmanya adalah:

Audit klinis bukan kegiatan mencari kesalahan tenaga kesehatan, melainkan sistem institusional untuk memastikan bahwa pelayanan nyata sesuai dengan standar berbasis bukti, risiko dikendalikan, variasi yang tidak perlu dikurangi, dan hasil pelayanan pasien terus membaik.

5W + 1H Audit Klinis di Rumah Sakit

Berdasarkan Permenkes Nomor 6 Tahun 2026, audit klinis merupakan bagian dari tata kelola klinis dan mekanisme pemeliharaan mutu profesi. Audit klinis harus dilaksanakan secara sistematis, lintas profesi, berbasis bukti, dan diikuti perbaikan serta audit ulang.

Unsur	Pertanyaan	Uraian
What	Apa itu audit klinis?	Telaah sistematis terhadap pelayanan klinis yang telah diberikan dengan membandingkannya terhadap kriteria dan standar berbasis bukti, kemudian dilanjutkan dengan tindakan perbaikan dan pengukuran ulang.
Why	Mengapa audit klinis dilakukan?	Untuk menjamin profesionalisme, mengurangi variasi pelayanan yang tidak diperlukan, meningkatkan kepatuhan terhadap standar, mengendalikan risiko klinis, meningkatkan mutu dan keselamatan pasien, memperbaiki outcome, serta mendukung kendali mutu dan kendali biaya.
Who	Siapa yang melaksanakan dan bertanggung jawab?	Direktur merupakan penanggung jawab akhir. Audit dilaksanakan oleh tim lintas profesi sesuai topik, dengan dukungan pimpinan klinis, komite/fungsi profesi, komite atau tim mutu, unit rekam medis, pengelola data, serta unit pelayanan terkait. Dewan Pengawas mengawasi efektivitas tata kelola klinis.
When	Kapan audit klinis dilakukan?	Dilakukan secara terencana dalam program tahunan dan sewaktu-waktu ketika ditemukan risiko, variasi pelayanan, outcome buruk, insiden keselamatan pasien, keluhan, perubahan standar, pelayanan baru, atau masalah mutu lainnya. Audit ulang dilakukan setelah tindakan perbaikan diterapkan.
Where	Di mana audit klinis dilakukan?	Pada seluruh area pelayanan klinis rumah sakit, antara lain IGD, rawat jalan, rawat inap, kamar operasi, ICU, farmasi klinis, laboratorium, radiologi, rehabilitasi, gizi, serta lokasi pelayanan rumah sakit lainnya. Audit dapat mencakup satu unit atau lintas unit.
How	Bagaimana audit klinis dilaksanakan?	Melalui siklus: menetapkan topik prioritas, menetapkan kriteria dan standar, menentukan populasi dan sampel, mengumpulkan data, membandingkan praktik dengan standar, menganalisis kesenjangan, melaksanakan perbaikan, dan melakukan audit ulang.

 

Sumber : Dr Galih Endradita M

Terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit membawa perubahan penting terhadap desain tata kelola rumah sakit, termasuk terhadap fungsi yang selama ini dikenal sebagai Satuan Pemeriksaan Internal (SPI).

Dalam paradigma lama, SPI sangat lekat dengan fungsi pemeriksaan dan audit kinerja internal. Bahkan istilah yang digunakan dalam berbagai regulasi sebelumnya adalah Satuan Pemeriksaan Internal. Dalam perkembangannya, fungsi tersebut sebenarnya telah berkembang menuju pengawasan internal yang lebih luas. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/19857/2023 masih menggunakan judul Pedoman Penyelenggaraan Satuan Pemeriksaan Internal Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan, tetapi pedoman tersebut telah menempatkan tugas SPI sebagai pelaksana pengawasan internal, tidak semata-mata pemeriksaan.

Permenkes Nomor 6 Tahun 2026 kemudian mempertegas perkembangan tersebut. Pasal 46 membuka kemungkinan pembentukan “direktorat, departemen, divisi, instalasi, unit kerja, komite, dan/atau satuan” sesuai kebutuhan dan beban kerja rumah sakit. Pasal 50 selanjutnya menetapkan bahwa satuan merupakan unit nonstruktural dan memberikan kepada satuan tersebut serangkaian tugas yang secara konsisten menggunakan pendekatan pengawasan internal.

Dengan demikian, perubahan ini tidak seharusnya dipandang sebagai:

Satuan Pemeriksaan Internal → sekadar berganti nama → Satuan Pengawasan Internal.

Perubahan yang lebih substantif adalah:

Pemeriksaan → Audit → Pengawasan Internal → Assurance atas Governance, Risk Management, dan Internal Control → Perbaikan Tata Kelola Rumah Sakit.

Pertanyaan utama yang perlu dijawab adalah:

Apakah perubahan SPI dari Satuan Pemeriksaan Internal menjadi Satuan Pengawasan Internal hanya merupakan perubahan nomenklatur, atau mencerminkan perubahan fungsi dan kedudukan SPI dalam sistem tata kelola rumah sakit?

Kajian terhadap Pasal 46, Pasal 50, Pasal 51–60, serta Pasal 61–63 Permenkes Nomor 6 Tahun 2026 menunjukkan bahwa perubahan tersebut bersifat substantif.

SPI tidak lagi tepat diposisikan hanya sebagai “unit yang melakukan pemeriksaan apabila ada masalah“. SPI harus dikembangkan menjadi bagian dari sistem pengawasan internal rumah sakit yang memberikan keyakinan terhadap efektivitas tata kelola, manajemen risiko, pengendalian internal, efisiensi, dan tindak lanjut perbaikan.

Permenkes Nomor 6 Tahun 2026 mempunyai konstruksi yang agak berbeda dari regulasi sebelumnya.

Regulasi sebelumnya

Nomenklaturnya secara eksplisit:

Satuan Pemeriksaan Internal

dan fungsi utamanya sangat dekat dengan:

pemeriksaan/audit kinerja internal.

Sebagai contoh, regulasi organisasi rumah sakit sebelumnya menggunakan rumusan bahwa Satuan Pemeriksaan Internal mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit.

Keputusan Dirjen Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/19857/2023 juga masih mempertahankan istilah Satuan Pemeriksaan Internal, walaupun fungsi yang diaturnya sudah berkembang menjadi pengawasan internal.

Permenkes Nomor 6 Tahun 2026

Permenkes tidak memberikan nama panjang SPI.

Pasal 46 hanya mengatakan:

dapat dibentuk … “satuan” sesuai kebutuhan dan beban kerja Rumah Sakit.

Kemudian Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa komite dan satuan merupakan unit nonstruktural rumah sakit.

Namun Pasal 50 ayat (3) secara konsisten memberikan tugas yang berorientasi kepada pengawasan internal, bukan hanya pemeriksaan.

Perubahan Paradigma SPI Dari “pemeriksaan” menjadi “pengawasan”

Perbedaan kedua istilah bukan semata-mata semantik.

Pemeriksaan merupakan salah satu metode atau aktivitas.

Sedangkan pengawasan internal merupakan sebuah sistem yang dapat mencakup:

perencanaan → pemeriksaan → penilaian → reviu → pengujian → evaluasi → rekomendasi → monitoring tindak lanjut.

Konstruksi tersebut terlihat dengan jelas dalam Pasal 50 ayat (3) Permenkes Nomor 6 Tahun 2026.

Artinya:

Pemeriksaan menjadi salah satu instrumen pengawasan, bukan lagi keseluruhan identitas SPI.

Perbandingan Paradigma Lama dan Baru

Aspek	Paradigma Satuan Pemeriksaan Internal	Paradigma Pengawasan Internal Permenkes 6/2026
Orientasi	Pemeriksaan	Pengawasan
Fokus	Audit kinerja internal	Efektivitas keseluruhan tata kelola
Karakter	Cenderung evaluatif setelah kegiatan	Preventif, detektif, evaluatif, dan korektif
Ruang lingkup	Kinerja internal	Keuangan, akuntansi, operasional, SDM, pemasaran, TI, dan kegiatan lain
Manajemen risiko	Salah satu objek pemeriksaan	Secara eksplisit menjadi objek reviu, pengujian, dan evaluasi
Tata kelola	Tidak selalu menjadi fokus utama	Rekomendasi peningkatan tata kelola merupakan tugas eksplisit
Tindak lanjut	Pemantauan hasil audit	Memantau, menganalisis, dan melaporkan tindak lanjut rekomendasi
Hasil kerja	Laporan pemeriksaan/audit	Laporan pengawasan + rekomendasi + monitoring tindak lanjut
Orientasi organisasi	Auditor/pemeriksa	Internal assurance dan governance oversight

Analisis Pasal 50 Ayat (3)

Pasal 50 ayat (3) merupakan pasal sentral untuk memahami transformasi SPI.

A. Menyusun rencana pengawasan internal

Pasal 50 ayat (3) huruf a mengharuskan satuan menyusun rencana pengawasan internal.

Ini berbeda secara konseptual dengan sekadar membuat jadwal pemeriksaan.

Rencana pengawasan seharusnya didasarkan pada:

tujuan strategis RS → risiko → prioritas pengawasan → program assurance → tindak lanjut.

Implikasinya, SPI perlu bergerak menuju Risk-Based Internal Audit/Risk-Based Internal Oversight.

Unit yang risikonya paling besar terhadap pelayanan, keselamatan pasien, keuangan, kepatuhan, reputasi, dan keberlangsungan rumah sakit harus memperoleh prioritas pengawasan lebih tinggi.

B. Pemeriksaan dan penilaian efisiensi serta efektivitas

Pasal 50 ayat (3) huruf b menetapkan ruang lingkup yang sangat luas, yaitu:

keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.

Ini merupakan perubahan yang sangat penting.

SPI bukan lagi “auditor bagian keuangan“.

SPI adalah fungsi enterprise-wide oversight.

Dengan demikian objek SPI dapat mencakup antara lain pengadaan, revenue cycle, klaim, pengelolaan persediaan, produktivitas SDM, kontrak, teknologi informasi, keamanan data, pemasaran, investasi, pemanfaatan aset, serta proses operasional lainnya.

Frasa “dan kegiatan lainnya” memberikan ruang yang luas untuk melakukan pengawasan terhadap risiko strategis rumah sakit.

Manajemen Risiko Masuk secara Eksplisit ke Ruang Lingkup SPI

Pasal 50 ayat (3) huruf d menetapkan tugas satuan untuk melakukan:

reviu, pengujian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan internal serta sistem manajemen risiko.

Ini merupakan salah satu perubahan paling fundamental.

SPI tidak menjadi pemilik risiko.

SPI juga tidak seharusnya mengambil alih pengelolaan risiko dari unit kerja.

Tetapi SPI harus dapat memberikan penilaian independen mengenai apakah sistem manajemen risiko rumah sakit:

dirancang dengan benar → dilaksanakan → dikendalikan → dipantau → efektif.

Terdapat pembagian fungsi yang perlu diperhatikan. Pasal 50 ayat (2) huruf g menempatkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko sebagai salah satu tugas komite. Pada saat yang sama, Pasal 50 ayat (3) huruf d menempatkan reviu, pengujian, dan evaluasi terhadap sistem manajemen risiko pada satuan.

Maka secara konseptual:

Manajemen/unit kerja → memiliki dan mengelola risiko.

Komite Manajemen Risiko → mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan manajemen risiko.

SPI → memberikan penilaian independen terhadap kecukupan dan efektivitas sistem manajemen risiko.

Pemisahan ini penting agar SPI tidak berubah menjadi operator manajemen risiko yang kemudian harus mengaudit pekerjaannya sendiri.

SPI Menjadi Instrumen Perbaikan Tata Kelola

Pasal 50 ayat (3) huruf e secara eksplisit memberikan tugas kepada satuan untuk:

memberikan rekomendasi terhadap perbaikan atau peningkatan proses tata kelola Rumah Sakit.

Frasa “tata kelola Rumah Sakit” sangat penting.

Dengan rumusan tersebut, objek SPI bukan hanya transaksi.

SPI dapat menilai sistem.

Yang diperiksa bukan hanya:

“Apakah transaksi ini salah?”

tetapi berkembang menjadi:

“Apakah sistem memungkinkan kesalahan terjadi?”

kemudian menjadi:

“Apakah tata kelola telah cukup kuat untuk mencegah kesalahan tersebut berulang?”

Dengan demikian paradigma SPI berubah:

Finding-oriented

menjadi

Governance-improvement-oriented.

Tindak Lanjut Menjadi Bagian dari Siklus Pengawasan

Pasal 50 ayat (3) huruf f memberikan tugas untuk:

memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengawasan.

Artinya pekerjaan SPI tidak selesai ketika laporan diterbitkan.

Konsekuensinya, indikator kinerja SPI tidak tepat apabila hanya berupa:

“jumlah audit yang dilakukan.”

Indikator yang lebih bermakna antara lain:

persentase tindak lanjut selesai tepat waktu, persentase temuan berulang, persentase rekomendasi efektif, dan penurunan tingkat risiko setelah tindak lanjut.

Kedudukan SPI sebagai Unit Nonstruktural

Pasal 50 ayat (1) menetapkan bahwa komite dan satuan merupakan unit nonstruktural di Rumah Sakit. Pasal 50 ayat (4) menentukan satuan dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan ditetapkan oleh pimpinan tertinggi rumah sakit.

Menariknya, Permenkes 6/2026 tidak lagi menggunakan rumusan lama secara eksplisit:

“berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur/Direktur Utama.”

Hal tersebut membuat Peraturan Organisasi Rumah Sakit dan Internal Audit Charter/Piagam Pengawasan Internalmenjadi semakin penting untuk mengatur secara jelas mengenai:

kedudukan SPI, akses kepada pimpinan tertinggi, mekanisme pelaporan, independensi, akses data, hubungan dengan Dewan Pengawas, serta mekanisme eskalasi apabila terdapat temuan yang melibatkan pejabat senior rumah sakit.

SPI dan Dewan Pengawas Tidak Sama

Permenkes Nomor 6 Tahun 2026 membedakan dengan jelas antara satuan dan Dewan Pengawas.

Pasal 51 menyatakan pemilik rumah sakit dapat membentuk Dewan Pengawas. Dewan Pengawas bersifat independen dan bertanggung jawab kepada pemilik.

Pasal 54 memberikan kepada Dewan Pengawas fungsi antara lain pengawasan terhadap kepatuhan, tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis, rencana strategis, serta perencanaan dan penggunaan anggaran.

Dengan demikian:

SPI	Dewan Pengawas
Fungsi internal assurance/pengawasan	Fungsi oversight pemilik
Berada dalam sistem organisasi RS	Bertanggung jawab kepada pemilik
Melakukan pemeriksaan, reviu, pengujian, evaluasi	Mengawasi penyelenggaraan RS
Memberikan rekomendasi kepada manajemen	Mengawasi dan menilai manajemen
Memantau tindak lanjut rekomendasi	Memastikan akuntabilitas penyelenggaraan
Melakukan pekerjaan pengawasan secara operasional	Berada pada tingkat governance

Hubungan idealnya:

Karena itu, Dewan Pengawas bukan SPI, dan SPI bukan sekretariat Dewan Pengawas.

SPI dan Hospital By-Laws

Transformasi SPI juga harus dibaca bersama Pasal 61–63 Permenkes Nomor 6 Tahun 2026.

Pasal 61 menetapkan Peraturan Internal Rumah Sakit sebagai instrumen penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis. Pasal 62 menekankan tata kelola yang baik untuk menjamin kewenangan, akuntabilitas, dan keberlanjutan operasional. Pasal 63 ayat (4) bahkan secara eksplisit mengharuskan struktur organisasi menjelaskan:

susunan organisasi, hubungan kerja antarunsur, mekanisme koordinasi, serta sistem pengendalian dan pengawasan internal.

Oleh karena itu, transformasi SPI tidak cukup dilakukan dengan:

mengganti papan nama “Satuan Pemeriksaan Internal” menjadi “Satuan Pengawasan Internal”.

Yang harus berubah adalah Hospital By-Laws/Peraturan Organisasi Rumah Sakit, Piagam SPI, struktur, kewenangan, metodologi, hubungan kerja, dan sistem pelaporannya.

Model SPI Rumah Sakit Pasca-Permenkes 6/2026

Model yang disarankan adalah:

Dengan model tersebut SPI tidak lagi ditempatkan sebagai “polisi internal rumah sakit”, tetapi sebagai mekanisme assurance yang membantu memastikan organisasi mencapai tujuan secara efektif, efisien, patuh, aman, dan akuntabel.

Implikasi terhadap Kompetensi Personel SPI

Perluasan fungsi SPI mengharuskan perubahan kompetensi personelnya.

Model lama yang terlalu bertumpu pada kompetensi akuntansi dan pemeriksaan keuangan tidak lagi memadai.

SPI pasca-Permenkes 6/2026 memerlukan kompetensi multidisiplin yang mampu memahami sedikitnya:

audit internal, keuangan, operasional rumah sakit, manajemen risiko, governance, kepatuhan, SDM, teknologi informasi, data, pengadaan, kontrak, fraud risk, dan proses bisnis rumah sakit.

Tidak berarti seluruh kompetensi harus dimiliki oleh satu orang.

Model yang lebih tepat adalah competency matrix SPI serta kemungkinan penggunaan tenaga ahli pada audit tertentu tanpa menghilangkan tanggung jawab SPI.

Konvergensi dengan Rumah Sakit BLUD

Perubahan paradigma ini menarik bagi RSUD yang menerapkan pola BLUD.

Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 justru sudah menggunakan istilah Satuan Pengawas Internal. Pasal 14 menempatkannya untuk melakukan pengawasan dan pengendalian internal atas kinerja pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan sosial dalam penyelenggaraan praktik bisnis yang sehat.

Dengan demikian terdapat konvergensi:

Permendagri 79/2018 → Satuan Pengawas Internal

dan

Permenkes 6/2026 → “Satuan” dengan fungsi pengawasan internal.

Bagi RSUD-BLUD, kondisi ini justru memperkuat alasan untuk menggunakan nomenklatur berbasis pengawasan, bukan membatasi SPI sebagai satuan pemeriksaan.

Bagaimana dengan Kepdirjen HK.02.02/D/19857/2023?

Keputusan Dirjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2023 masih menggunakan nomenklatur:

Satuan Pemeriksaan Internal.

Tetapi menariknya, pedoman tersebut sebenarnya sudah menyatakan bahwa tugas SPI adalah melaksanakan pengawasan internal di rumah sakit, kemudian memberi fungsi berupa pemeriksaan, pengujian dan evaluasi pengendalian intern serta sistem manajemen risiko.

Artinya perkembangan menuju paradigma pengawasan sebenarnya sudah dimulai sebelum Permenkes 6/2026.

Permenkes 6/2026 kemudian mengangkat substansi tersebut ke tingkat pengaturan yang lebih tinggi dan berlaku secara lebih umum bagi rumah sakit.

Sepanjang Kepdirjen tersebut belum dicabut atau diganti, substansinya masih dapat digunakan sebagai pedoman teknis sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan lebih baru. Namun nomenklatur dan ketentuan kelembagaannya perlu dibaca dengan memperhatikan Permenkes Nomor 6 Tahun 2026.

Masa Transisi

Pasal 83 Permenkes Nomor 6 Tahun 2026 menetapkan bahwa penyelenggaraan rumah sakit harus menyesuaikan dengan ketentuan Permenkes tersebut paling lama dua tahun sejak diundangkan. Permenkes diundangkan pada 12 Juni 2026, sehingga secara umum batas penyesuaian adalah 12 Juni 2028.

Artinya periode transisi sebaiknya digunakan bukan hanya untuk mengubah nama unit, tetapi untuk melakukan:

review regulasi internal → redesign fungsi → revisi charter → competency mapping → risk-based annual audit plan → dashboard tindak lanjut → integrasi SPI dengan sistem tata kelola rumah sakit.

Permenkes Nomor 6 Tahun 2026 menandai perubahan penting dalam konsepsi SPI rumah sakit.

Perubahan tersebut bukan terutama perubahan istilah dari “pemeriksaan” menjadi “pengawasan”, melainkan transformasi fungsi:

Dengan demikian, pemeriksaan sekarang merupakan salah satu metode kerja SPI; pengawasan internal merupakan mandat besarnya.

Dalam konteks tersebut, penggunaan nomenklatur “Satuan Pengawasan Internal (SPI)” secara substantif lebih sesuai dengan arah Permenkes Nomor 6 Tahun 2026 dibanding mempertahankan pemahaman SPI semata-mata sebagai Satuan Pemeriksaan Internal.

Namun harus ditegaskan secara yuridis bahwa Permenkes 6/2026 sendiri menggunakan istilah “satuan” dan tidak secara eksplisit menetapkan kalimat “Satuan Pemeriksaan Internal diubah menjadi Satuan Pengawasan Internal”.

Karena itu transformasi yang paling tepat adalah:

bukan sekadar CHANGE OF NAME, tetapi CHANGE OF MANDATE.

Dari unit yang mencari temuan, menjadi unit yang memberikan assurance bahwa rumah sakit dikelola dengan baik.

Dari pemeriksaan transaksi, menuju pengawasan terhadap tata kelola, risiko, pengendalian, dan kinerja.

Dari “berapa audit yang dilakukan”, menuju “berapa risiko yang berhasil dikendalikan dan berapa perbaikan tata kelola yang benar-benar terlaksana”.

 

Sumber : Dr Galih Endradita M