Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit dalam Permenkes Nomor 42 Tahun 2018 dan fungsi unit pencegahan serta penanganan permasalahan hukum yang dalam praktik sering diterjemahkan sebagai UP3H dalam kerangka Permenkes Nomor 13 Tahun 2025 memiliki irisan tujuan yang sama, yaitu menjaga kepatuhan, mencegah konflik, dan mendukung mutu pelayanan rumah sakit, namun keduanya berbeda secara fokus dan desain kelembagaan: Komite Etik dan Hukum lebih berkarakter normatif-strategis karena berperan menyusun pedoman etik, melakukan pembinaan, pengkajian, dan memberi rekomendasi kepada direktur atas persoalan etik dan hukum rumah sakit, sedangkan fungsi UP3H lebih berkarakter operasional-protektif karena menitikberatkan pada pelindungan hukum tenaga medis dan tenaga kesehatan, mitigasi risiko hukum, pengelolaan pengaduan, penyelesaian sengketa melalui mekanisme nonlitigasi, serta bantuan hukum; oleh karena itu, keduanya lebih tepat dipahami bukan sebagai lembaga yang saling menggantikan, melainkan sebagai dua perangkat yang dapat saling melengkapi dalam membangun sistem etik, hukum, dan pelindungan profesi di rumah sakit

Rumah sakit saat ini tidak cukup hanya memberikan pelayanan yang bermutu. Rumah sakit juga harus mampu menjaga kepatuhan etik, mengelola risiko hukum, melindungi tenaga medis dan tenaga kesehatan, serta merespons pengaduan masyarakat secara tertib. Dalam konteks itulah pembahasan mengenai Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit dalam Permenkes Nomor 42 Tahun 2018 dan fungsi yang dalam praktik banyak diterjemahkan sebagai UP3H dalam kerangka Permenkes Nomor 13 Tahun 2025 menjadi sangat relevan.

Banyak orang mengira keduanya adalah lembaga yang sama dengan nama yang berbeda. Padahal, jika dibaca secara cermat, keduanya memiliki titik temu sekaligus titik beda yang cukup mendasar. Komite Etik dan Hukum dibangun sebagai perangkat tata kelola etik dan hukum rumah sakit, sedangkan fungsi yang berkembang sebagai UP3H lebih menonjol sebagai perangkat operasional untuk pencegahan, penanganan permasalahan hukum, pelindungan profesi, dan penyelesaian sengketa. Dalam teks Permenkes 13 Tahun 2025 sendiri, istilah yang tampak adalah unit yang memiliki fungsi pencegahan dan penanganan permasalahan hukum, bukan nomenklatur “UP3H” secara eksplisit.

Mengapa Etik dan Hukum Menjadi Isu Penting di Rumah Sakit?

Pelayanan rumah sakit selalu berada di persimpangan antara kepentingan pasien, profesi, standar klinis, kebijakan manajemen, dan tanggung jawab hukum. Satu persoalan medis yang tidak terdokumentasi dengan baik dapat berkembang menjadi keluhan, sengketa, bahkan proses hukum. Karena itu, rumah sakit membutuhkan sistem yang bukan hanya reaktif ketika masalah muncul, tetapi juga preventif dalam membangun budaya etik, kepatuhan, dan perlindungan hukum.

Dari sudut pandang tata kelola, persoalan etik dan hukum tidak boleh diperlakukan sebagai urusan administratif semata. Ia berhubungan langsung dengan mutu layanan, keselamatan pasien, reputasi institusi, dan rasa aman tenaga profesional di dalam rumah sakit. Di sinilah pentingnya membaca peran Komite Etik dan Hukum dan fungsi unit pencegahan-penanganan permasalahan hukum secara lebih sistematis.

Komite Etik dan Hukum dalam Permenkes Nomor 42 Tahun 2018

Permenkes Nomor 42 Tahun 2018 secara khusus mengatur Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit. Dalam kerangka ini, komite diposisikan sebagai perangkat internal rumah sakit yang membantu kepala atau direktur rumah sakit dalam penyelenggaraan etik dan hukum rumah sakit. Komite ini bekerja dalam ranah pengkajian, pembinaan, pemberian pertimbangan, dan rekomendasi.

Secara substantif, fokus Komite Etik dan Hukum terletak pada penguatan etika rumah sakit dan hukum perumahsakitan. Fungsi yang menonjol mencakup penyusunan panduan etik dan perilaku, penyusunan pedoman etika pelayanan, pembinaan terhadap pelaksanaan etika pelayanan dan etika penyelenggaraan rumah sakit, penelaahan permasalahan etik dan hukum, hingga pemberian masukan kepada direktur atas kasus atau kebijakan yang memiliki dimensi etik dan hukum.

Dengan karakter seperti ini, Komite Etik dan Hukum lebih tepat dipahami sebagai forum normatif-strategis. Ia tidak dibentuk terutama untuk menjadi unit lapangan yang menangani sengketa sehari-hari, melainkan sebagai organ tata kelola yang menjaga arah, nilai, dan kepatuhan rumah sakit. Dalam praktiknya, komite ini menjadi ruang untuk membangun budaya etik kelembagaan dan menilai persoalan secara lebih objektif sebelum pimpinan rumah sakit mengambil keputusan.

UP3H dalam Perspektif Permenkes Nomor 13 Tahun 2025

Permenkes Nomor 13 Tahun 2025 bergerak dengan tekanan yang berbeda. Regulasi ini menempatkan pelindungan hukum tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagai bagian penting dalam pengelolaan SDM kesehatan. Dalam ketentuan ini, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan bertanggung jawab mengoordinasikan pelindungan hukum melalui unit yang memiliki fungsi pencegahan dan penanganan permasalahan hukum. Dari sinilah di banyak rumah sakit lahir kebutuhan membentuk unit operasional yang sering disebut sebagai UP3H.

Bila dibandingkan dengan Komite Etik dan Hukum, orientasi fungsi ini jauh lebih operasional. Titik beratnya bukan pada penyusunan norma etik kelembagaan, melainkan pada pencegahan pelanggaran, mitigasi risiko hukum, pengelolaan pengaduan, koordinasi penyelesaian perselisihan, bantuan hukum, dan dukungan terhadap tenaga medis serta tenaga kesehatan yang menghadapi permasalahan hukum dalam menjalankan pelayanan.

Permenkes 13 Tahun 2025 juga menekankan penyelesaian perselisihan di luar pengadilan melalui negosiasi, konsiliasi, atau mediasi. Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan membentuk tim alternatif penyelesaian sengketa yang unsur intinya terhubung dengan unit yang memiliki fungsi pencegahan dan penanganan permasalahan hukum. Ini menunjukkan bahwa pendekatan regulasi 2025 lebih kuat pada legal-risk management dan case handling.

Persamaan Komite Etik dan Hukum dengan UP3H

Meskipun berbeda dalam fokus dan desain, Komite Etik dan Hukum serta fungsi unit yang berkembang sebagai UP3H memiliki sejumlah persamaan penting. Keduanya sama-sama dibentuk untuk menjaga rumah sakit tetap patuh, tertib, dan aman dalam menghadapi persoalan etik maupun hukum. Keduanya juga sama-sama mendukung mutu pelayanan dan keselamatan pasien melalui pendekatan yang preventif dan terstruktur.

Selain itu, keduanya sama-sama membutuhkan legitimasi dari pimpinan rumah sakit, dukungan kebijakan internal, SOP yang jelas, alur dokumentasi yang tertib, serta koordinasi lintas unit. Tanpa dukungan manajerial dan sistem dokumentasi yang baik, baik Komite Etik dan Hukum maupun unit fungsional perlindungan hukum tidak akan berjalan efektif.

Perbedaan Komite Etik dan Hukum dengan UP3H

Perbedaan pertama terletak pada fokus utama pengaturan. Komite Etik dan Hukum dalam Permenkes 42 Tahun 2018 menitikberatkan pada etika rumah sakit dan hukum perumahsakitan secara kelembagaan. Sebaliknya, fungsi unit dalam Permenkes 13 Tahun 2025 menitikberatkan pada pelindungan hukum tenaga medis dan tenaga kesehatan serta penanganan permasalahan hukum yang timbul dalam pelayanan.

Perbedaan kedua terletak pada bentuk kelembagaan. Komite Etik dan Hukum berbentuk komite, sehingga wataknya adalah forum pengkajian, pembinaan, dan pemberian rekomendasi. Sementara itu, UP3H dalam praktik lebih berupa unit operasional, yaitu perangkat yang bekerja lebih dekat dengan pengaduan, mitigasi, penyelesaian kasus, dan bantuan hukum.

Perbedaan ketiga menyangkut objek yang diurus. Komite Etik dan Hukum memandang rumah sakit sebagai institusi yang harus dibina dari sisi etika pelayanan, etika penyelenggaraan, dan hukum internal. Adapun fungsi unit dalam Permenkes 13 Tahun 2025 lebih terarah pada perlindungan profesi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang sedang menjalankan tugas pelayanan.

Perbedaan keempat terlihat dari cara kerja dan produk kerja. Komite Etik dan Hukum menghasilkan panduan, pedoman, hasil kajian, pertimbangan, dan rekomendasi kepada direktur. Sebaliknya, unit fungsi perlindungan hukum lebih menghasilkan respons operasional seperti penerimaan pengaduan, fasilitasi mediasi, pendampingan, pengelolaan penyelesaian sengketa, dan bantuan hukum.

Apakah UP3H Menggantikan Komite Etik dan Hukum?

Dari status regulasi yang saya telusuri, Permenkes 13 Tahun 2025 tidak menampilkan Permenkes 42 Tahun 2018 sebagai peraturan yang dicabut. Karena itu, keduanya lebih tepat dibaca sebagai perangkat yang dapat saling melengkapi, bukan serta-merta saling menggantikan.

Dalam praktik tata kelola rumah sakit, pembacaan seperti ini justru lebih masuk akal. Rumah sakit tetap memerlukan Komite Etik dan Hukum untuk menjaga fondasi etik, budaya organisasi, dan pertimbangan normatif atas kebijakan maupun kasus internal. Pada saat yang sama, rumah sakit juga memerlukan unit operasional perlindungan hukumuntuk bergerak cepat dalam mencegah, menangani, dan mengelola sengketa serta persoalan hukum yang dihadapi tenaga profesional.

Implikasi Praktis bagi Rumah Sakit

Bagi rumah sakit, kajian ini memberi pesan yang jelas: jangan berhenti pada pembentukan lembaga, tetapi bangunlah arsitektur etik dan hukum yang utuh. Rumah sakit membutuhkan komite yang menjaga arah dan nilai, sekaligus unit yang mampu bekerja operasional di lapangan. Tanpa keduanya, rumah sakit berisiko memiliki tata kelola yang normatif tetapi lambat, atau sebaliknya respons cepat tetapi miskin landasan etik dan hukum.

Model yang paling rasional adalah menempatkan Komite Etik dan Hukum sebagai pusat pembinaan, kajian, dan rekomendasi, sementara unit fungsi perlindungan hukum ditempatkan sebagai pelaksana teknis untuk pencegahan, penanganan keluhan, mediasi, pendampingan, dan dokumentasi kasus. Dengan desain seperti ini, rumah sakit dapat membangun sistem yang lebih lengkap, lebih tertib, dan lebih melindungi semua pihak.

Kesimpulan

Pada akhirnya, rumah sakit modern tidak bisa hanya mengandalkan pelayanan yang baik. Rumah sakit juga harus memiliki sistem etik dan hukum yang matang, jelas, dan dapat bekerja saat dibutuhkan. Komite Etik dan Hukum tetap penting sebagai penjaga arah, kepatuhan, dan tata nilai kelembagaan. Sementara itu, UP3H atau unit dengan fungsi sejenis dibutuhkan untuk bergerak lebih cepat dalam mencegah, menangani, dan meredam persoalan hukum yang muncul di lapangan.

Karena itu, pertanyaannya bukan lagi memilih salah satu. Yang lebih penting adalah bagaimana rumah sakit mampu membangun keduanya secara saling melengkapi. Dengan cara itulah rumah sakit dapat menjaga mutu layanan, melindungi tenaga profesional, merespons pengaduan secara lebih tertib, dan tetap dipercaya oleh masyarakat.

Sumber : Dr Galih Endradita M

Tanda dan gejala kanker pada anak bergantung pada jenis kankernya. Gejala yang paling sering muncul antara lain adalah pembengkakan dari beberapa bagian tubuh, nyeri, lelah, mudah berdarah, infeksi, demam, penurunan nafsu makan, dan penurunan berat badan.

Mendeteksi gejala kanker pada anak penting untuk segera mendapatkan diagnosis dan pengobatan yang tepat.

Berikut adalah langkah-langkah yang dapat Healthies lakukan jika mencurigai anak Anda menderita kanker:

• Perhatikan Perubahan Fisik, seperti benjolan atau pembengkakan yang tidak hilang, perubahan warna kulit atau kulit yang memerah, atau perubahan bentuk mata atau pupil.
• Perhatikan Perubahan Perilaku, anak mengalami kelelahan yang berlebihan, kehilangan nafsu makan secara signifikan, anak yang mampu berjalan sendiri menjadi lebih suka digendong, atau perubahan drastis dalam berat badan tanpa alasan yang jelas.
• Gejala Sistemik, seperti demam yang terus-menerus atau sering kambuh, infeksi yang sulit sembuh, dan perdarahan atau memar yang tidak biasa.
• Nyeri atau Ketidaknyamanan, Anak mungkin mengeluh nyeri yang tidak wajar, terutama jika nyeri tidak hilang setelah istirahat atau penggunaan obat penghilang rasa sakit.
• Perubahan dalam Kebiasaan Buang Air: Perhatikan perubahan dalam kebiasaan buang air besar atau kecil, seperti sembelit yang terus-menerus atau sering buang air kecil.
• Pemeriksaan Medis Rutin: Lakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur dengan dokter anak untuk mendeteksi masalah kesehatan sedini mungkin.
• Pemeriksaan dan Tes Tambahan: Jika Anda memiliki kecurigaan yang kuat atau gejala yang mencurigakan, mintalah dokter untuk melakukan pemeriksaan lanjutan atau tes diagnostik seperti darah, urin, atau pencitraan (seperti, USG,  CT scan atau MRI).
• Konsultasi dengan Spesialis: Jika perlu, mintalah rujukan ke spesialis anak, seperti ahli hematologi-onkologi (dokter spesialis kanker anak), untuk penanganan lebih lanjut.

Selalu penting untuk mengandalkan pengamatan Anda sendiri dan bekerja sama dengan dokter untuk memastikan bahwa setiap gejala yang mencurigakan ditangani secara tepat waktu. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan profesional medis jika Anda memiliki kekhawatiran tentang kesehatan anak Anda.

Sumber : AyoSehat

Kanker adalah suatu penyakit yang terjadi karena sel-sel tubuh manusia membelah secara terus menerus tanpa bisa dikendalikan dan mengganggu fungsi sel sehat disekitarnya.

Macam Kanker Anak

Kanker dapat berasal dari bagian tubuh manapun. Terdapat berbagai macam kanker pada anak, penamaan medisnya secara umum disesuai oleh asal mula sel kanker tersebut.

Beberapa contoh jenis kanker pada anak adalah sebagai berikut:

• Leukemia: kanker darah merupakan kanker yang paling sering terjadi pada anak. Jenis yang paling sering adalah  leukemia limfoblastik akut (LLA).

• Kanker Otak: Kanker pada otak sangat beragam tergantung lokasi. Kanker otak paling sering pada anak diantaranya glioma, meduloblastoma, astrositoma, dan lainnya.

• Neuroblastoma: Kanker yang berkembang dari sel-sel saraf primitif, seringkali ditemukan di kelenjar adrenal tepat di atas ginjal.

• Retinoblastoma: Kanker yang berasal dari retina mata.

• Wilms Tumor: Kanker yang berasal dari ginjal..

• Sarcoma: Termasuk osteosarcoma (kanker tulang), rhabdomyosarcoma (kanker otot), dan Ewing sarcoma (kanker tulang dan jaringan lunak).

• Limfoma: Kanker yang menyerang kelenjar getah bening.

• Kanker Hati: Termasuk hepatoblastoma dan hepatoselular karsinoma, meskipun jarang terjadi.

• Kanker Tiroid: Meskipun jarang, kanker tiroid dapat terjadi pada anak-anak.

Penyebab

Hingga saat ini, tidak ada penyebab pasti pada kanker anak. Sebagian besar kanker pada anak tidak disebabkan oleh faktor risiko, seperti genetik atau keturunan, paparan radiasi, kondisi medis bawaan, infeksi virus tertentu dan paparan bahan kimia berbahaya. Sebaliknya, kanker pada anak biasanya disebabkan oleh perubahan genetik acak yang terjadi tanpa alasan yang jelas.

Perbedaan Tumor dan Kanker

Pertanyaan ini sering muncul dari orang tua dan masyarakat umum. Penting untuk memahami perbedaan keduanya karena istilah tumor dan kanker sering digunakan secara bergantian, padahal maknanya tidak selalu sama.

Berikut adalah perbedaan antara kanker dan tumor:

• Tumor: Tumor adalah istilah umum yang merujuk pada pertumbuhan abnormal dari sel-sel tubuh.

Tumor dapat bersifat jinak atau ganas.

• Kanker: Kanker merupakan jenis tumor yang ganas, ditandai oleh pertumbuhan sel-sel tubuh yang tidak terkendali dan mempunyai sifat metastasis, suatu kondisi sel-sel kanker menyebar ke bagian tubuh lain.

Jadi, tidak semua tumor adalah kanker.

Apakah sama dengan kanker pada orang dewasa?

Secara definisi memiliki makna yang sama yaitu pertumbuhan sel-sel abnormal yang tidak terkendali dan mengganggu sel-sel sehat disekitarnya hingga dapat menyebar ke bagian tubuh lain. Kanker pada anak cenderung disebabkan oleh perpaduan mutasi/ perubahan genetik dan lingkungan sedangkan kanker pada dewasa cenderung disebabkan oleh gaya hidup. Perbedaan paling khas adalah epidemiologi (kekerapan terjadinya jenis kanker) pada anak sangat berbeda dengan dewasa.

Meskipun istilahnya sama, kanker pada anak bukan versi kecil dari kanker dewasa. Jenis, penyebab, dan pendekatan pengobatannya sangat berbeda. Oleh karena itu, penting untuk memberikan penanganan yang sesuai dengan kebutuhan khusus anak-anak.

Sumber : AyoSehat

Kanker tulang adalah jenis kanker yang menyerang bagian tulang anak.
Jenis yang paling sering ditemukan disebut osteosarkoma. Kanker ini biasanya muncul pada anak-anak menjelang remaja, terutama usia 10 tahun ke atas.

Osteosarkoma berasal dari sel pembentuk tulang dan paling sering menyerang tulang panjang, seperti:

• Tulang paha,
• Tulang lengan atas, atau
• Tulang kering (tulang di bawah lutut).

Meskipun merupakan kanker tulang yang paling sering ditemukan pada anak, osteosarkoma sebenarnya tergolong langka, hanya sekitar 3 dari 100 anak dengan kanker yang mengalaminya.

Selain osteosarkoma, ada juga beberapa jenis kanker tulang lainnya, yaitu:

• Kondrosarkoma, yaitu kanker yang tumbuh dari tulang rawan.

• Sarkoma Ewing, yaitu kanker yang bisa tumbuh dari tulang atau jaringan di sekitarnya.

Ketiga jenis kanker ini termasuk dalam kelompok kanker tulang primer, yaitu kanker yang berasal langsung dari tulang (bukan menyebar dari organ lain).

Penyebab

Hingga saat ini, penyebab pasti kanker tulang (osteosarkoma) pada anak belum diketahui dengan jelas. Namun, penelitian menunjukkan bahwa penyakit ini tidak diturunkan dari orang tua dan tidak menular.

Sebagian besar kasus terjadi secara spontan, tanpa ada riwayat kanker tulang dalam keluarga. Kanker ini muncul karena adanya perubahan pada sel-sel pembentuk tulang yang membuatnya tumbuh dan membelah tanpa bisa dikendalikan.

Perubahan ini biasanya terjadi saat masa pertumbuhan cepat, seperti ketika anak memasuki masa pubertas (usia remaja awal). Karena pada masa ini tulang sedang aktif tumbuh, sel yang mengalami perubahan bisa berkembang menjadi tumor ganas atau kanker tulang.

Gejala

Osteosarkoma adalah kanker tulang yang sering menyerang anak usia di atas 10 tahun, terutama saat masa pertumbuhan. Penyakit ini sering terlambat terdeteksi karena gejalanya menyerupai cedera umum. Orang tua perlu waspada jika anak mengalami nyeri tulang yang tidak biasa, terutama jika menetap atau memburuk di malam hari. Selain itu, terdapat beberapa tanda lain yang perlu diperhatikan:

• Nyeri tulang, terutama yang memburuk di malam hari atau setelah beraktivitas.

• Pembengkakan pada area tulang yang terkena, disertai kemerahan dan rasa hangat.

• Gerakan sendi terbatas, terutama jika tumor berada dekat dengan sendi.

• Fraktur/patah tulang spontan, yang bisa terjadi meski tanpa trauma yang jelas.

• Nyeri punggung yang menetap, bila lokasi kanker berada di tulang belakang.

• Benjolan atau massa yang lebih besar dan hangat dibanding sisi tubuh yang normal.

• Penurunan fungsi sendi, seperti berkurangnya sudut gerak sendi (range of motion).

• Pembesaran kelenjar getah bening lokal, di area sekitar tumor.

• Sesak napas, jika kanker sudah menyebar ke paru-paru.

• Gejala sistemik: demam, mudah lelah, penurunan berat badan, dan pucat.

Jika gejala-gejala ini muncul secara progresif, segera konsultasikan ke fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Diagnosis

Untuk memastikan diagnosis kanker tulang (osteosarkoma), dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan berikut:

1. Pemeriksaan darah lengkap dan laju endap darah (LED): Untuk menilai kondisi umum anak serta mendeteksi adanya infeksi atau peradangan.

2. Pemeriksaan kimia darah (termasuk LDH dan alkali fosfatase): Kadar LDH (Laktat Dehidrogenase) dan alkali fosfatase dapat meningkat jika terdapat aktivitas tumor pada tulang.

3. Foto rontgen tulang dan toraks: Digunakan untuk melihat bentuk dan ukuran tumor serta mendeteksi apakah kanker telah menyebar ke paru-paru.

4. CT-scan tulang: Memberikan gambaran struktur tulang yang lebih detail dan membantu dokter menilai sejauh mana tumor mempengaruhi tulang.

5. USG atau MRI (bila diperlukan): Digunakan untuk melihat jaringan lunak di sekitar tumor dan menentukan apakah kanker telah meluas ke jaringan sekitarnya.

6. Biopsi (pemeriksaan histopatologi): Ini adalah pemeriksaan utama untuk memastikan diagnosis. Dokter akan mengambil sedikit jaringan dari tumor untuk diperiksa di laboratorium patologi anatomi.

Osteosarkoma dapat menyebar melalui aliran darah, dan organ yang paling sering terkena adalah paru-paru, oleh karena itu pemeriksaan paru-paru selalu menjadi bagian penting pada evaluasi awal dan selama kontrol pengobatan

Pengobatan

Pengobatan osteosarkoma biasanya melibatkan kombinasi kemoterapi dan pembedahan. Tujuannya adalah untuk mengangkat tumor, mencegah penyebaran sel kanker, dan meningkatkan peluang kesembuhan anak.

Biasanya, pengobatan dimulai dengan kemoterapi sebelum operasi untuk membantu mengecilkan ukuran tumor dan menghentikan penyebaran awal sel kanker. Setelah operasi, anak akan melanjutkan kemoterapi lanjutan untuk memastikan tidak ada sel kanker yang tersisa di dalam tubuh.

Jenis Pengobatan Utama

• Kemoterapi

Kemoterapi adalah pengobatan menggunakan obat-obatan yang berfungsi membunuh atau menghambat pertumbuhan sel kanker.

Obat diberikan melalui infus, dan biasanya diberikan sebelum dan sesudah operasi.

Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas pengobatan dan mencegah penyebaran kanker ke paru-paru atau organ lainnya.

Efek samping yang mungkin terjadi: rambut rontok, mual muntah, sariawan, penurunan jumlah sel darah, peningkatan risiko infeksi, gangguan fungsi organ tertentu. Namun efek samping ini umumnya bersifat sementara dan diawasi oleh tim medis.

• Pembedahan (Operasi)

Tindakan operasi dilakukan untuk mengangkat tumor dari tulang yang terkena. Jenis operasi tergantung pada kondisi anak dan letak tumor:

• • Amputasi, dilakukan bila tumor tidak memungkinkan untuk diselamatkan, dimana tumor terlalu luas atau melibatkan pembuluh darah dan saraf yang penting. Apabila amputasi diperlukan, anak dapat menggunakan prostesis dan tetap dapat beraktivitas dengan rehabilitasi yang baik.
  • Limb-salvage surgery (operasi pelestarian tungkai), dilakukan bila masih mungkin mempertahankan fungsi kaki atau tangan anak.

Setelah operasi, anak akan melanjutkan kemoterapi lanjutan untuk membasmi sisa sel kanker.

Secara umum, durasi total pengobatan berkisar sekitar 42 minggu (sekitar 10 bulan).

Menjalani seluruh rangkaian terapi dan mengikuti jadwal kontrol secara teratur sangat penting agar peluang kesembuhan anak dapat maksimal.

Prognosis 

Prognosis tergantung pada stadium penyakit, respon terhadap kemoterapi, keberhasilan operasi. Apabila kanker belum menyebar, peluang kesembuhan cukup tinggi, namun apabila sudah menyebar terapi tetap dapat dilakukan dan peluang tetap ada.

Evaluasi dan monitoring

Segera ke fasilitas kesehatan apabila anak mengalami :

• Demam tinggi
• Sesak napas
• Nyeri hebat
• Luka operasi bernanah atau bengkak
• Ada perdarahan

Penting dipahami bahwa setelah selesai terapi, anak tetap perlu kontrol rutin untuk :

• Mendeteksi kemungkinan kekambuhan
• Memantau paru-paru
• Menilai pertumbuhan tulang
• Mengawasi efek jangka panjang terapi

Menghadapi kanker adalah perjalanan panjang yang tidak mudah, dukungan keluarga terutama ayah ibu sangat penting bagi kesembuhan anak.

Sumber : AyoSehat

Rumah Sakit Pendidikan yang akan ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU)wajib mengajukan permohonan kepada Menteri Kesehatan melalui Sistem Informasi Rumah Sakit Pendidikan. Proses pengajuan dilakukan secara online menggunakan username dan password yang diberikan kepada Rumah Sakit Pendidikan.

Artikel ini merangkum alur pengajuan penetapan RSPPU, dokumen persyaratan yang harus disiapkan, serta tahapan verifikasi hingga terbitnya keputusan penetapan.

Jalur Pengajuan: Melalui Sistem Informasi Rumah Sakit Pendidikan

Pengajuan penetapan RSPPU dilakukan melalui portal Sistem Informasi Rumah Sakit Pendidikan (akses menggunakan akun resmi rumah sakit). Jika Anda membutuhkan tautan portalnya, saya bisa tuliskan dalam format khusus (kode) agar mudah disalin.

Alur Proses Pengajuan Penetapan RSPPU

Berikut alur pengajuan penetapan RSPPU melalui Sistem Informasi Rumah Sakit Pendidikan:

1. Rumah Sakit Pendidikan mengajukan permohonan sebagai pengguna Sistem Informasi Rumah Sakit Pendidikan dengan mengisi halaman register user.
2. Kementerian Kesehatan melakukan validasi user Rumah Sakit Pendidikan dan approve data user Rumah Sakit Pendidikan.
3. Rumah Sakit Pendidikan masuk ke dalam Sistem Informasi Rumah Sakit Pendidikan dan mengajukan penetapan sebagai RSPPU dengan melampirkan dokumen persyaratan (lihat daftar pada bagian berikut).
4. Tim verifikasi dokumen yang terdiri dari Kementerian Kesehatan dan Kolegium melakukan verifikasi dokumen persyaratan dan approve data pengajuan.
5. Rumah sakit melanjutkan proses pengajuan penetapan dengan klik action pada halaman dashboard aplikasi, kemudian mengunggah dokumen standar penetapan RSPPU.
6. Tim verifikasi dokumen memverifikasi dokumen standar yang diunggah dan memberikan catatan kekuranganuntuk diperbaiki serta dilengkapi.
7. Jika rumah sakit telah memenuhi seluruh dokumen persyaratan dan standar dengan benar, Kementerian Kesehatan melakukan penjadwalan verifikasi lapangan serta menetapkan nama tim verifikasi lapangan yang ditugaskan.
8. Tim verifikasi lapangan terdiri dari Kementerian Kesehatan dan Kolegium.
9. Jika rumah sakit belum memenuhi seluruh standar saat verifikasi lapangan/wawancara, maka rumah sakit akan dilakukan verifikasi lapangan kembali.
10. Jika rumah sakit dinyatakan memenuhi seluruh standar, Kementerian Kesehatan mengunggah Berita Acara Penilaian (BAP) untuk melanjutkan proses penerbitan keputusan penetapan RSPPU dan jejaring rumah sakit/wahana pendidikan ke dalam aplikasi sistem informasi RS Pendidikan.
11. Setelah terbit keputusan tentang penetapan RSPPU dan SK penetapan jejaring rumah sakit/wahana pendidikan yang telah ditandatangani oleh Menteri Kesehatan dan pimpinan tinggi madya terkait, Kementerian Kesehatan mengunggah SK tersebut ke dalam aplikasi sistem informasi RS Pendidikan.

Dokumen Persyaratan yang Wajib Dilampirkan

Saat mengajukan penetapan sebagai RSPPU, Rumah Sakit Pendidikan perlu menyiapkan dan mengunggah dokumen berikut:

1. Surat permohonan penetapan RSPPU yang ditandatangani oleh pimpinan Rumah Sakit Pendidikan.
2. Surat permohonan penetapan jejaring rumah sakit dan/atau wahana pendidikan yang ditandatangani oleh pimpinan rumah sakit/wahana pendidikan.
3. Surat penetapan sebagai Rumah Sakit Pendidikan.
4. Surat pernyataan kesediaan dari pemilik rumah sakit.
5. Izin berusaha rumah sakit yang masih berlaku.
6. Sertifikat akreditasi.
7. Naskah akademik, studi kelayakan, dan kurikulum sesuai program studi spesialis/subspesialis yang akan diselenggarakan.
8. Surat pernyataan komitmen untuk memenuhi ketentuan akreditasi program studi nasional atau internasional yang ditandatangani oleh pimpinan Rumah Sakit Pendidikan.
9. Pakta integritas tentang kebenaran dan keabsahan dokumen yang ditandatangani oleh pimpinan Rumah Sakit Pendidikan.

Catatan Penting untuk Kelancaran Proses

Agar proses berjalan lebih cepat dan minim perbaikan, beberapa hal ini perlu diperhatikan:

• Pastikan seluruh dokumen ditandatangani pejabat yang tepat dan masih berlaku (misalnya izin berusaha, sertifikat akreditasi).
• Siapkan dokumen dalam format unggah yang rapi, terbaca, dan konsisten (nama file jelas, versi terbaru).
• Perhatikan bahwa proses dapat memerlukan perbaikan dokumen berdasarkan catatan tim verifikasi.
• Jika pada verifikasi lapangan belum memenuhi standar, rumah sakit dapat menjalani verifikasi ulang.

Penetapan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU) merupakan proses yang menuntut kesiapan administratif, pemenuhan dokumen persyaratan, serta kesiapan standar yang akan diverifikasi secara dokumen dan lapangan. Dengan memahami alur dan menyiapkan dokumen sejak awal, rumah sakit dapat meningkatkan peluang kelulusan verifikasi dan mempercepat terbitnya keputusan penetapan.

Sumber : Dr Galih Endradita M

Merokok merupakan kegiatan yang berdampak buruk tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga orang lain atau keluarga yang ada di sekitarnya baik dalam waktu singkat maupun jangka panjang. Perlu diketahui, bahwa di dalam rokok terkandung lebih dari 4.000 jenis bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh.

Selain pengetahuan di atas, momen perayaan Hari Kanker Sedunia yang diadakan pada tanggal 4 Februari 2023 yang lalu sudah seharusnya menjadikan pengingat bahwa kanker merupakan salah satu penyakit mematikan yang mengincar perokok aktif maupun pasif.

Dampak Buruk Bagi Perokok Aktif dan Pasif

Selain penyakit kanker, terdapat beberapa dampak buruk lainnya yang mungkin terjadi kepada para perokok aktif maupun pasif, di antaranya adalah:

1. Penyakit paru-paru kronis

2. Merusak gigi dan menyebabkan bau mulut

3. Menyebabkan stroke dan serangan jantung

4. Tulang mudah patah

5. Gangguan pada mata, salah satunya seperti katarak

6. Menyebabkan kanker leher rahim dan keguguran pada wanita

7. Menyebabkan kerontokan rambut.

Merokok dalam berbagai jenis dan bentuk merupakan kegiatan yang akan mengganggu kesehatan. Mulai bangun kesadaran untuk menciptakan rumah bebas asap rokok dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat agar keluarga yang sehat dan bebas dari asap rokok dapat segera terwujud.

Sumber : AyoSehat

Efek buruk dari merokok merupakan hal umum yang sudah diketahui oleh masyarakat. Namun demikian, jumlah perokok masih terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, padahal efek bahaya dari rokok seperti penyakit paru-paru hingga kematian tidak hanya dapat menyerang perokok, namun juga orang yang berada di sekitarnya.

Merokok merupakan kebiasaan yang sebaiknya segera dihentikan, apalagi jika sedang hamil. Tidak hanya buruk bagi kesehatan ibu, merokok saat hamil juga dapat mengancam keselamatan janin yang berada dalam kandungan.

Efek Buruk Rokok Bagi Janin

Berikut ini adalah beberapa efek buruk ibu hamil merokok terhadap kesehatan kandungannya, diantaranya adalah:

1. Kematian janin

2. Lahir mati

3. Lahir prematur

4. Komplikasi pada pernafasan

5. Penyakit jantung bawaan

6. Efek pada susunan saraf pusat

7. Berat badan lahir rendah

Kuatkan tekad untuk segera berhenti merokok demi kesehatan tubuh dan  keselamatan bayi.

Sumber : AyoSehat

Gimana liburan kemarin Healthies? Pasti seru ya!

Oiya kamu tim yang sudah masuk kerja atau masih cuti nih? Apapun itu semoga tetep bisa dijalani dengan happy ya!

Liburan lebaran kemarin semoga bisa menjadi momen terbaik untuk dapat mengisi ulang baterai jiwa kita. Namun, jika saat ini kamu masih merasa kurang optimal atau sulit untuk langsung “tancap gas” bekerja, yuk kita coba atur pelan-pelan lagi. Ingat, ini adalah sesuatu yang wajar! tubuh kamu sedang adaptasi ulang terhadap perubahan situasi atau kadang dikenal dengan post- holiday blues atau perasaan sedih saat liburan usai.

Fenomena ini sering kali muncul karena adanya perubahan ritme yang drastis dari suasana santai kembali ke rutinitas yang menuntut tanggung jawab. Penting bagi kita untuk menyadari bahwa transisi ini memerlukan waktu agar kita bisa kembali fokus secara mindful tanpa merasa terbebani secara mental.

Beberapa langkah untuk memulai kembali dengan tenang

• Menata Kembali Prioritas: Jangan terburu-buru menyelesaikan semuanya sekaligus; mulailah dengan menyusun daftar tugas dan menentukan prioritas mana yang paling mendesak agar beban mental tidak menumpuk.
• Mencari Semangat Baru: Temukan hal-hal kecil yang membuatmu bersemangat kembali di kantor, seperti menata meja kerja atau berinteraksi positif dengan rekan kerja untuk membangun suasana hati yang baik.
• Menanamkan Rasa Tanggung Jawab: Ingatlah bahwa bekerja adalah sebuah kewajiban yang harus diselesaikan dengan integritas dan rasa tanggung jawab sebagai bentuk pengembangan diri.
• Jangan Menumpuk Pekerjaan: Segera kerjakan tugas-tugas kecil agar tidak menjadi “gunung beban” di kemudian hari; efisiensi di awal akan membantu menjaga kesehatan mentalmu tetap stabil

Di tengah kemajuan teknologi saat ini, semua dapat kita lakukan dengan menggunakan sebuah alat bernama gadget atau lebih dikenal dengan sebutan handphone. Membantu kemudahan dalam berkomunikasi, mengerjakan pekerjaan hingga mencari hiburan, membuat gadget menjadi alat yang sangat diminati dan penting untuk dimiliki untuk memudahkan hidup manusia.

Kemudahan tersebut menyebabkan kita lebih banyak menggunakan gadget daripada berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Penggunaan gadget secara berlebihan dapat memberikan dampak negatif pada tubuh, contohnya paparan sinar gadget sangat berbahaya bagi kesehatan mata kita.

Dampak Negatif Paparan Gadget yang Berlebihan

Berikut ini adalah beberapa dampak negatif dari paparan gadget yang digunakan terlalu lama bagi mata kita, diantaranya adalah:

1. Sakit kepala

2. Pegal di daerah sekitar alis, pelipis, dahi atau leher.

3. Mata lelah dan penglihatan ganda/berbayang

4. Pada usia anak, diduga dapat merangsang miopia atau yang biasa dikenal dengan rabun jauh

5. Mata Berair

6. Penglihatan buram

Meskipun penggunaan gadget dapat membantu memudahkan pekerjaan, namun kesehatan mata harus tetap kita jaga. Salah satunya adalah mengurangi waktu penggunaan gadget

Tetap terapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), serta segera melakukan pemeriksaan ke dokter mata apabila mengalami gejala penyakit akibat paparan gadget yang telah disebutkan diatas, agar segera mendapatkan penanganan yang cepat tepat dan cepat.

Sumber : AyoSehat

Apa Itu UP3H Rumah Sakit?

UP3H Rumah Sakit adalah Unit Pencegahan dan Penanganan Permasalahan Hukum yang dapat dibentuk oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan untuk menjalankan fungsi pencegahan dan penanganan masalah hukum, khususnya dalam rangka perlindungan hukum bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. Dasar pembentukannya ditegaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, yang berstatus berlaku, ditetapkan pada 18 Oktober 2025, dan diundangkan pada 3 November 2025.

Dalam praktik rumah sakit, UP3H tidak seharusnya dipahami sebagai unit yang hanya aktif ketika sengketa sudah terjadi. Justru, unit ini harus ditempatkan sebagai bagian dari sistem tata kelola rumah sakit yang bekerja sejak awal untuk mencegah konflik, mengelola pengaduan secara tertib, melakukan mitigasi risiko, dan memberi perlindungan hukum yang nyata kepada tenaga kesehatan. Ketika rumah sakit menempatkan UP3H hanya sebagai “meja komplain”, maka fungsi strategis unit ini menjadi sangat sempit. Padahal arah regulasinya jauh lebih luas dari itu.

Dasar Hukum UP3H Rumah Sakit

Landasan terpenting untuk memahami UP3H adalah Permenkes Nomor 13 Tahun 2025. Dalam regulasi tersebut, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan diwajibkan membangun perlindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui langkah-langkah pencegahan, seperti menetapkan pedoman pelayanan, standar prosedur operasional, panduan praktik klinik, jalur klinis, kepastian STR dan SIP, kepastian kewenangan klinis, persetujuan tindakan, kanal pengaduan, serta mitigasi terhadap kekerasan, pelecehan, dan perundungan. Regulasi yang sama juga membuka ruang pembentukan unit yang berfungsi dalam pencegahan dan penanganan permasalahan hukum.

Dalam konteks yang lebih luas, penguatan UP3H juga sejalan dengan arah kebijakan nasional yang menegaskan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan memiliki hak atas perlindungan, termasuk perlindungan dalam menjalankan tugas profesinya. Kementerian Kesehatan telah menegaskan bahwa hak dan kewajiban tenaga medis, tenaga kesehatan, dan pasien diatur dalam kerangka hukum kesehatan nasional, termasuk perlindungan terhadap tenaga kesehatan dalam melaksanakan pelayanan.

Mengapa UP3H Rumah Sakit Penting?

Rumah sakit adalah institusi pelayanan yang bekerja dalam situasi kompleks. Interaksi antara pasien, keluarga pasien, tenaga medis, tenaga kesehatan, manajemen, dokumen pelayanan, kewenangan klinis, dan tekanan emosional dapat dengan cepat berubah menjadi pengaduan, perselisihan, bahkan sengketa hukum. Karena itu, rumah sakit memerlukan sebuah unit yang tidak hanya merespons konflik, tetapi juga mampu membaca risiko sejak dini.

Di sinilah UP3H Rumah Sakit menjadi penting. Unit ini berfungsi sebagai sistem yang membantu rumah sakit menjaga ketertiban hukum internal. Bila ada keluhan pasien, UP3H memastikan pengaduan dicatat, diklasifikasikan, dan ditelaah secara objektif. Bila ada dugaan sengketa, UP3H membantu rumah sakit menyiapkan klarifikasi, mengamankan dokumen, dan menyusun kajian hukum. Bila ada kekerasan atau pelecehan terhadap tenaga kesehatan, UP3H harus hadir sebagai saluran perlindungan yang cepat dan dapat dipercaya. Fungsi-fungsi ini sejalan dengan ketentuan Permenkes 13 Tahun 2025 yang menempatkan perlindungan hukum, mitigasi risiko, kanal pengaduan, alternatif penyelesaian sengketa, dan bantuan hukum sebagai elemen penting pengelolaan SDM kesehatan.

Fungsi Utama UP3H Rumah Sakit

Secara substantif, fungsi UP3H Rumah Sakit dapat dibaca dalam lima kelompok besar.

1. Fungsi pencegahan permasalahan hukum

UP3H harus ikut memastikan bahwa rumah sakit memiliki fondasi perlindungan hukum yang kuat. Artinya, unit ini tidak boleh menunggu sampai konflik meledak. Ia harus ikut mengawasi agar pedoman pelayanan, SPO, panduan praktik klinik, kewenangan klinis, STR, SIP, dan persetujuan tindakan berjalan tertib. Semakin kuat fondasi ini, semakin kecil risiko sengketa di kemudian hari.

2. Fungsi pengelolaan pengaduan

UP3H harus memastikan rumah sakit memiliki kanal pengaduan pasien dan keluarga pasien yang tertib, cepat, dan dapat ditindaklanjuti. Pengaduan yang diterima dengan baik sering kali dapat diselesaikan lebih awal. Sebaliknya, pengaduan yang diabaikan atau ditangani secara defensif sering berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Permenkes 13 Tahun 2025 memang menempatkan kanal pengaduan pasien dan penanganannya sebagai bagian dari perlindungan hukum dalam pencegahan.

3. Fungsi perlindungan tenaga medis dan tenaga kesehatan

UP3H tidak hanya berpihak pada tertib administrasi, tetapi juga harus aktif melindungi tenaga kesehatan. Ini sangat penting terutama pada kasus kekerasan, pelecehan, perundungan, atau perlakuan lain yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Dalam kerangka regulasi, tenaga medis dan tenaga kesehatan yang mengalami perlakuan demikian berhak memperoleh perlindungan dari fasilitas pelayanan kesehatan.

4. Fungsi penyelesaian perselisihan di luar pengadilan

Permenkes 13 Tahun 2025 menegaskan bahwa penyelesaian perselisihan diutamakan di luar pengadilan melalui negosiasi, konsiliasi, dan/atau mediasi. Ini berarti rumah sakit harus membangun mekanisme penyelesaian damai yang tertib dan terdokumentasi. Dalam konteks ini, UP3H menjadi unsur inti yang menyiapkan kajian, mendampingi proses, dan membantu pembentukan tim penyelesaian sengketa bersama penasehat ahli atau mediator.

5. Fungsi bantuan hukum

Selain pencegahan dan mediasi, rumah sakit juga wajib memberi bantuan hukum kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam bentuk konsultasi hukum dan/atau pendampingan dalam penyelesaian sengketa. Bahkan, regulasi juga mengatur kewajiban pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengalokasikan anggaran bagi proses hukum dan ganti rugi. Ini menunjukkan bahwa UP3H harus terhubung dengan mekanisme bantuan hukum yang nyata, bukan hanya simbolik.

Peran Strategis UP3H dalam Tata Kelola Rumah Sakit

Bila ditata dengan benar, UP3H Rumah Sakit akan memperkuat empat hal sekaligus.

Pertama, UP3H memperkuat akuntabilitas internal. Semua pengaduan menjadi tercatat, semua klarifikasi terdokumentasi, dan setiap tindak lanjut memiliki jejak administratif. Ini penting karena rumah sakit tidak cukup hanya merasa sudah menangani masalah; rumah sakit harus bisa membuktikannya.

Kedua, UP3H memperkuat perlindungan bagi tenaga kesehatan. Tenaga medis dan tenaga kesehatan membutuhkan institusi yang hadir ketika mereka menghadapi pengaduan, konflik, atau perlakuan tidak patut. Dalam hal ini, UP3H menjadi pintu perlindungan yang konkret.

Ketiga, UP3H memperkuat pencegahan sengketa. Ketika analisis tren pengaduan dilakukan dengan baik, rumah sakit dapat mengenali pola berulang, memperbaiki titik lemah, dan mencegah masalah yang sama muncul lagi.

Keempat, UP3H memperkuat reputasi rumah sakit. Rumah sakit yang mampu menerima keluhan secara baik, menyelesaikan konflik secara bermartabat, dan melindungi tenaga kesehatannya akan jauh lebih kuat dibanding rumah sakit yang reaktif dan defensif. Seluruh arah ini sejalan dengan desain perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa yang ditata dalam Permenkes 13 Tahun 2025.

Tantangan Pembentukan UP3H Rumah Sakit

Meskipun dasar hukumnya sudah jelas, pembentukan UP3H Rumah Sakit tidak otomatis membuat fungsi perlindungan hukum berjalan baik. Ada beberapa tantangan yang sering muncul.

Yang pertama adalah unit dibentuk hanya secara administratif, tetapi tidak dibekali pedoman kerja, SPO, form, dan register perkara. Akibatnya, UP3H ada di struktur organisasi, tetapi tidak bekerja sebagai sistem.

Yang kedua adalah SDM yang ditunjuk belum siap, baik dari segi waktu, kompetensi, maupun keberanian menjaga objektivitas. Padahal UP3H harus diisi oleh orang-orang yang mampu bekerja rapi, tenang, netral, dan paham risiko hukum.

Yang ketiga adalah kurangnya integrasi dengan unit lain, seperti pengaduan pelanggan, rekam medis, SDM, keamanan, komite medik, komite keperawatan, dan pimpinan rumah sakit. Jika koordinasi ini lemah, penanganan kasus akan terfragmentasi dan terlambat.

Yang keempat adalah budaya defensif di rumah sakit. Bila setiap pengaduan langsung dianggap ancaman, maka fungsi mediasi dan penyelesaian damai menjadi sulit tumbuh. Padahal regulasi justru mengutamakan penyelesaian di luar pengadilan sebelum perkara membesar.

Langkah Membangun UP3H Rumah Sakit yang Efektif

Agar UP3H Rumah Sakit tidak berhenti sebagai unit formalitas, rumah sakit perlu membangunnya secara sistematis. Tahap awal yang paling penting adalah menetapkan SK pembentukan, kebijakan rumah sakit, pedoman kerja, SPO, dan formulir baku. Setelah itu, rumah sakit perlu memastikan ada register perkara, mekanisme klasifikasi risiko, jalur perlindungan tenaga kesehatan, mekanisme penyelesaian sengketa, dan dukungan bantuan hukum.

Selanjutnya, rumah sakit perlu menetapkan indikator mutu UP3H, misalnya kecepatan registrasi pengaduan, ketepatan klasifikasi awal kasus, kelengkapan dokumentasi, kecepatan respon insiden kekerasan terhadap tenaga kesehatan, dan ketepatan tindak lanjut hasil perdamaian. Dengan indikator seperti ini, fungsi UP3H dapat diukur, bukan hanya diasumsikan.

Kesimpulan

UP3H Rumah Sakit adalah bentuk penguatan tata kelola rumah sakit yang sangat relevan dalam era regulasi kesehatan yang semakin menekankan perlindungan hukum, keselamatan kerja, penyelesaian perselisihan yang bermartabat, dan penguatan hak tenaga medis serta tenaga kesehatan. Dasar hukumnya sudah jelas melalui Permenkes Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan SDM Kesehatan, dan arah kebijakannya juga konsisten dengan penguatan hak-hak tenaga kesehatan dalam sistem kesehatan nasional.

Karena itu, rumah sakit tidak seharusnya melihat UP3H sebagai beban administratif baru. Sebaliknya, rumah sakit perlu melihat UP3H sebagai investasi kelembagaan: unit yang membantu rumah sakit lebih tertib, lebih aman, lebih siap menghadapi pengaduan, lebih mampu menyelesaikan konflik secara damai, dan lebih kuat dalam melindungi tenaga kesehatannya.

Sumber : Dr Galih Endradita M