Peran PERSI dalam Pendampingan Hukum Rumah Sakit dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

artikel-9.png

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, telah di undangkan dan berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu 8 Agustus 2023. Undang Undang ini telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku Undang undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Hal yang hangat didiskusikan sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan adalah kajian Hukum Perumahsakitan dan peran PERSI sebagai asosiasi perumahsakitan di Indonesia. Berikut adalah himpunan ketentuan dalam Undang Undang Kesehatan:

  1. Pasal 430

Setiap Orang yang menghalangi program pemberian air susu ibu eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

  1. Pasal 431

Setiap Orang yang memperjualbelikan darah manusia dengan alasan apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

  1. Pasal 432
    • Setiap Orang yang mengomersialkan atas pelaksanaan transplantasi organ atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
    • Setiap Orang yang memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan alasan apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
  1. Pasal 433

Setiap Orang yang melakukan bedah plastik rekonstruksi dan estetika yang bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan ditujukan untuk mengubah identitas seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

  1. Pasal 436
    • Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
    • Dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
  1. Pasal 437

Setiap Orang yang melanggar kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

  1. Pasal 438
    • Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tenaga Medis, dan/ atau Tenaga Kesehatan yang tidak memberikan pertolongan pertama terhadap Pasien yang dalam keadaan Gawat Darurat pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 dalam Pasal 275 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
    • Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatlan terjadinya kedisabilitasan atau kematian, pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
  1. Pasal 442

Setiap Orang yang mempekerjakan Tenaga Medis dan/ atau Tenaga Kesehatan yang tidak mempunyai SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

  1. Pasal 447
    • Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A, Pasal 430 sampai dengan Pasal 435, Pasa1 437, Pasal 442, Pasal 444, Pasal 445, dan Pasal 446 dilakukan oleh korporasi, pertanggungiawaban pidana dikenakan terhadap korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat korporasi.
    • Selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat korporasi, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda paling banyak:
      1. 000.0O0.000,00 (dua miliar rupiah) dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun;
      2. 000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tqjuh) tahun sampai dengan paling lama 15 (lima belas) tahun; atau
      3. 000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.
    • Korporasi dikenai pertanggungjawaban secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/ atau atas nama korporasi jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.
    • Pidana dijatuhkan kepada korporasi jika tindak pidana:
      1. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi
      2. diterima sebagai kebijakan korporasi dan/ atau
      3. digunakan untuk menguntungkan korporasi secara melawan hukum.
  1. Pasal 448
    • Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428, Pasal 430 sampai dengan Pasal 435, Pasal 437, PasaJ442,Pasal 444, Pasal 445, dan Pasal 446 dilakukan oleh korporasi, selain dikenai pidana denda, korporasi juga dikenai pidana tambahan berupa:
      1. pembayaran ganti rugi
      2. pencabutan izin tertentu dan/atau
      3. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/ atau kegiatan korporasi.

 

Didalam AD ART PERSI 2021 Pasal 9 disebutkan:

“PERSI bertujuan untuk mewujudkan pelayanan rumah sakit yang profesional, berorientasi pada mutu, kebutuhan medis dan keselamatan pasien, dan mampu bersaing di tingkat Internasional dengan cara memfasilitasi, memberdayakan, mengadvokasi, mengonsolidasi, serta melindungi hak anggota PERSI”

 

Berkaitan dengan tugas dan fungsi, berkaitan dengan Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan meliputi:

  1. Menghimpun dan mewakili rumah sakit-rumah sakit di Indonesia dengan menghormati kedaulatan rumah sakit masing-masing;
  2. Menyukseskan program Pemerintah dalam bidang kesehatan pada umumnya dan rumah sakit pada khususnya dalam kaitannya dengan pelaksanaan Sistem Kesehatan Nasional;
  3. Memberdayakan pengelolaan rumah sakit demi peningkatan pelayanan rumah sakit atau pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan;
  4. Berperan secara aktif dalam meningkatkan posisi tawar (bargaining position) rumah sakit sebagai pemberi pelayanan kesehatan rujukan dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional;
  5. Membina dan mengawasi mutu rumah sakit melalui kerja sama dengan pihak-pihak terkait;
  6. Membantu perumahsakitan menghadapi berbagai tantangan nasional dan internasional, dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien; dan
  7. Mengembangkan aliansi strategis guna memperjuangkan kepentingan anggota PERSI dan meningkatkan daya saing perumahsakitan di Indonesia.

 

Pengurus PERSI Wilayah berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 bertugas diantaranya:

  1. Mengelola organisasi PERSI di tingkat Provinsi dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Pengurus Pusat
  2. Memberikan masukkan untuk perumusan kebijakan atau pengembangan perumahsakitan kepada Pengurus PERSI Pusat
  3. Menyelenggarakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk kemajuan dan pengembangan rumah sakit anggota
  4. Advokasi kebijakan kesehatan dibidang perumahsakitan kepada pejabat yang berwenang
  5. Menjalin kerja sama dengan semua stakeholder Kesehatan yang ada di tingkat Provinsi

Hadirnya regulasi perumahsakitan dalam Undang Undang Kesehatan, PERSI membantu rumah sakit menghadapi tantangan nasional dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien. Selain itu rumah sakit mengembangkan aliansi strategis guna memperjuangkan kepentingan anggota PERSI dan meningkatkan daya saing perumahsakitan di Indonesia. Berikut adalah identifikasi tantangan berkaitan hukum meliputi :

  1. Turut serta mendorong pelaksanaan program pemberian air susu ibu eksklusif (Pasal 430)
  2. Tidak memperjualbelikan darah dan produk darah diluar ketentuan yang berlaku (Pasal 431)
  3. Tidak mengomersialkan atas pelaksanaan transplantasi organ atau jaringan tubuh (Pasal 432 ayat 1)
  4. Tidak memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh (Pasal 432 ayat 2)
  5. Mendorong kepatuhan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok (Pasal 437)
  6. Memberikan pertolongan pertama terhadap Pasien yang dalam keadaan Gawat Darurat (Pasal 438)
  7. Melakukan bedah plastik rekonstruksi dan estetika yang tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditujukan untuk mengubah identitas seseorang (Pasal 433)
  8. Tidak memperkerjakan orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian (Pasal 436)
  9. Tidak mempekerjakan Tenaga Medis dan/ atau Tenaga Kesehatan yang tidak mempunyai SIP (Pasal 442)
  10. Pemilik atau korporasi menjaga kepatuhan rumah sakit pada Perundang Undangan yang berlaku karena pertanggungiawaban pidana dikenakan terhadap korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat korporasi.(Pasal 447 dan Pasal 448)

Admin PERSI JATIM faradilla

Copyright by Markbro 2023. All rights reserved.