Pengelolaan Pelayanan Gawat Darurat di Rumah Sakit Dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023

artikel-18.png

Galih Endradita M, Edy Suyanto

Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit PERSI Wilayah Jawa Timur

Definisi

Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat (Pasal 1 Angka 10). Didalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Gawat Darurat diartikan sebagai keadaan klinis Pasien yang membutuhkan tindakan medis dan/ atau psikologis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kedisabilitasan (Pasal 1 Angka 24).

Implementasi Hak Kesehatan dalam Pelayanan Gawat Darurat

Pada keadaan gawat darurat, pelaksanaan hak kesehatan setiap orang untuk menentukan sendiri Pelayanan Kesehatan yang diperlukan bagi dirinya secara mandiri dan bertanggung jawab, tidak berlaku dalam keadaan gawat darurat (Pasal 4 ayat 2). Selain itu hak kesehatan setiap orang untuk menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap tidak berlaku pada keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri atau dalam keadaan Gawat Darurat (Pasal 4 ayat 3).

Tanggungjawab Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/ atau masyarakat wajib memberikan Pelayanan Kesehatan bagi seseorang yang berada dalam kondisi Gawat Darurat untuk mendahulukan penyelamatan nyawa dan pencegahan kedisabilitasan. Dalam kondisi Gawat Darurat Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/ atau masyarakat dilarang menolak Pasien dan/atau meminta uang muka serta dilarang mendahulukan segala urusan administratif sehingga menyebabkan tertundanya Pelayanan Kesehatan (Pasal 174 ayat 1 dan 2).

Setiap rumah sakit mempunyai kewajiban berkaitan pelayanan gawat darurat adalah memberikan pelayanan Gawat Darurat kepada Pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya dan melaksanakan fungsi sosial antara lain (Pasal 189 Ayat 1 huruf c dan f).

  1. Memberikan fasilitas pelayanan bagi Pasien tidak mampu atau miskin,
  2. Pelayanan Gawat Darurat tanpa uang muka,
  3. Ambulans gratis,
  4. Pelayanan bagi korban bencana dan KLB, atau
  5. Bakti sosial bagi misi kemanusiaan

 

Tanggungjawab Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Gawat Darurat

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada Pasien dalam keadaan Gawat Darurat dan/ atau pada bencana. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memberikan Pelayanan Kesehatan dalam rangka tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kedisabilitasan seseorang pada keadaan Gawat Darurat dan/ atau pada bencana dikecualikan dari tuntutan ganti rugi (Pasal 275 ayat 1 dan 2). Ketentuan ini menutup celah ganti rugi atau tuntutan perdata, namun tidak menggugurkan tuntutan pidana. Agak berbeda dengan rumah sakit, Rumah Sakit tidak dapat dituntut dalam melaksanakan tugas dalam menyelamatkan nyawa manusia (Pasal 192 ayat 2)

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan Pasal 203 sampai dengan 309 disebutkan proses pidana atau perdata ditentukan oleh rekomendasi majelis disiplin yang dibentuk kementrian kesehatan.Dalam rangka penegakan disiplin profesi Menteri membentuk majelis yang melaksanakan tugas di bidang disiplin profesi. Majelis menentukan ada tidaknya pelanggaran disiplin profesi yang dilakukan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. Majelis ini dapat bersifat pernanen atau ad.hoc. Pasien atau keluarganya yang kepentingannya dirugikan atas tindakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan dalam memberikan Pelayanan Kesehatan dapat mengadukan kepada majelis. Pelanggaran disiplin Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan diberikan sanksi disiplin berupa:

  1. Peringatan tertulis;
  2. Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di penyelenggara pendidikan di bidang Kesehatan atau Rumah Sakit pendidikan terdekat yang memiliki kompetensi untuk melakukan pelatihan tersebut
  3. Penonaktifan STR untuk sementara waktu; dan/atau
  4. Rekomendasi pencabutan SIP

Hasil pemeriksaan bersifat mengikat Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah melaksanakan sanksi disiplin yang dijatuhkan terdapat dugaan tindak pidana, aparat penegak hukum mengutamakan penyelesaian perselisihan dengan mekanisme keadilan restoratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Putusan dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 dapat diajukan peninjauan kembati kepada Menteri dalam hal:

  1. Ditemukan bukti baru;
  2. Kesalahan penerapan pelanggaran disiplin; atau
  3. Terdapat dugaan konflik kepentingan pada pemeriksa dan yang diperiksa.

Berikut ketentuan-ketentuan dalam Majelis

  1. Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana, terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis
  2. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang dimintai pertanggungiawaban atas tindakan/perbuatan berkaitan dengan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang merugikan Pasien secara perdata, harus dimintakan rekomendasi dari majelis

 

Rekomendasi dari majelis diberikan setelah Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mengajukan permohonan secara tertulis. Rekomendasi dari majelis diberikan setelah Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, atau orang yang diberikan kuasa oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan mengajukan permohonan secara tertulis atas gugatan yang diajukan oleh Pasien, keluarga Pasien, atau orang yang diberikan kuasa oleh Pasien atau keluarga Pasien.

 

Rekomendasi majelis tersebut berupa:

  1. Rekomendasi dapat atau tidak dapat dilakukan penyidikan karena pelaksanaan praktik keprofesian yang dilakukan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
  2. Rekomendasi pelaksanaan praktik keprofesian yang dilakukan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.

Rekomendasi diberikan paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima. Apabila majelis tidak memberikan rekomendasi dalam jangka waktu 14 (empat belas hari), majelis dianggap telah memberikan rekomendasi untuk dapat dilakukan penyidikan atas tindak pidana.

Ketentuan rekomendasi tidak berlaku untuk pemeriksaan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang dapat dimintai pertanggungiawaban atas dugaan tindak pidana yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan.

Pada keadaan tertentu, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dapat memberikan pelayanan di luar kewenangannya. Keadaan tertentu termasuk didalamnya penanganan kegawatdaruratan medis (Pasal 286 ayat 2 huruf c). Pada  keadaan Pasien membutuhkan tindakan dan pasien tersebut tidak cakap dan memerlukan tindakan Gawat Darurat, tetapi tidak ada pihak yang dapat dimintai persetujuan, tidak diperlukan persetujuan tindakan (Pasal 293 ayat 9). Sebaliknya apabila ditemukan ada pihak yang dapat dimintai persetujuan, maka proses tindakan kegawatdaruratan memerlukan persetujuan.

 

Persetujuan Tindakan Pada Gawat Darurat

Pada prinsipnya yang berhak memberikan persetujuan adalah Pasien yang bersangkutan. Apabila Pasien tidak cakap atau berada di bawah pengampuan (under curatele), persetujuan atau penolakan tindakan Pelayanan Kesehatan diberikan oleh keluarga terdekat, antara lain, oleh

  1. suami/istri,
  2. ayah/ ibu kandung,
  3. anak kandung, atau
  4. saudara kandung yang telah dewasa.

Dalam keadaan Gawat Darurat, untuk menyelamatkan nyawa Pasien, tidak diperlukan persetujuan (Penjelasan Pasal 293 ayat 1). Agak berbeda dengan ketentuan pasal 293 ayat 9, dalam hal keadaan Pasien memerlukan persetujuan tindakan, pasien tidak cakap dan memerlukan tindakan Gawat Darurat, tetapi tidak ada pihak yang dapat dimintai persetujuan, tidak diperlukan persetujuan tindakan. Sebaliknya apabila pada saat akan melakukan tindakan, pasien tidak cakap dan memerlukan tindakan gawat darurat, pada saat keadaan tersebut adaa pihak yang dapat dimintai persetujuan, maka tindakan tersebut memerlukan persetujuan tindakan.

 

Tanggungjawab Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tenaga Medis, dan/ atau Tenaga Kesehatan yang tidak memberikan pertolongan pertama terhadap Pasien yang dalam keadaan Gawat Darurat pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan bagi seseorang yang berada dalam kondisi Gawat Darurat untuk mendahulukan penyelamatan nyawa dan pencegahan kedisabilitasan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (Pasal 438 ayat 1).

Apabila perbuatan tersebut mengakibatlan terjadinya kedisabilitasan atau kematian, pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) (Pasal 438 ayat 2).

 

Kesimpulan :

  1. Implementasi atau pelaksanaan hak kesehatan sangat dipengaruhi oleh keadaan gawat darurat, hak kemandirian dalam menentukan sendiri pelayanan kesehatan serta hak menerima dan menolak tindakan tidak berlaku dalam keadaan gawat darurat.

Namun ketentuan ini tidak konsisten bilamana berkaitan dengan persetujuan tindakan pada pasal 293 ayat 9: Dalam hal keadaan Pasien memerlukan persetujuan tindakan, pasien tidak cakap dan memerlukan tindakan Gawat Darurat, tetapi tidak ada pihak yang dapat dimintai persetujuan, tidak diperlukan persetujuan tindakan.

Sebaliknya apabila pada saat akan melakukan tindakan, pasien tidak cakap dan memerlukan tindakan gawat darurat, pada saat keadaan tersebut adaa pihak yang dapat dimintai persetujuan, maka tindakan tersebut memerlukan persetujuan tindakan.

  1. Pelayanan gawat daruran wajib diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan pelayanannya masing-masing. Fasilitas pelayanan kesehatan menunda dengan alasan apapun berkaitan dengan pelayanan kesehatan pada keadaan gawat darurat.
  2. Tindakan gawat darurat yang dilakukan tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam rangka penyelamatan nyawa terhindar dari tuntutan ganti rugi, namun tidak menggugurkan tuntutan pidana dikemudian hari. Namun agak berbeda dengan rumah sakit, rumah sakit tidak dapat dituntut dalam tugas menyelamatkan nyawa termasuk gawat darurat didalamnya.
  3. Proses penuntutan pidana ataupun perdata pada tenaga medis, ditentukan oleh rekomendasi Majelis disiplin, rekomendasi majelis dapat atau tidak dapat dilakukan penyidikan karena pelaksanaan praktik keprofesian yang dilakukan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
  4. Majelis Disiplin diwajibkan menyelesaikan rekomendasi dalam waktu 14 (empat belas) hari, apabila lebih maka dianggap majelis telah memberikan rekomendasi untuk dapat dilakukan penyidikan atas tindak pidana
  5. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tenaga Medis, dan/ atau Tenaga Kesehatan yang tidak memberikan pertolongan pertama terhadap Pasien yang dalam keadaan Gawat Darurat pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan bagi seseorang yang berada dalam kondisi Gawat Darurat untuk mendahulukan penyelamatan nyawa dan pencegahan kedisabilitasan dipidana sesuai ketentuan dalam Undang Undang Nomor 17 tahun 2023.

 

Demikian kajian ini dibuat untuk memberikan gambaran upaya melakukan advokasi kesehatan dan atau memberikan masukan pada pembuatan Rancagan peraturan pelaksana baik peraturan pemerintah atau peraturan lain.

Admin PERSI JATIM faradilla

Copyright by Markbro 2023. All rights reserved.