Satuan Pengawasan Internal (SPI) di rumah sakit, terminologi dalam Permenkes 6 tahun 2026

November 19, 2026 by AdminPERSIJATIM
Satuan-Pengawasan-Internal-SPI-di-rumah-sakit-terminologi-dalam-Permenkes-6-tahun-2026-1200x1200.png

Fungsi, tugas, dan cara kerja pengawasan internal berbasis risiko

Pengawasan internal yang membantu rumah sakit membaik

Rumah sakit mengelola pelayanan klinis, keuangan, sumber daya manusia, obat dan alat kesehatan, fasilitas, teknologi informasi, serta data pasien secara bersamaan. Kerumitan ini membuat pengendalian tidak cukup hanya mengandalkan kepatuhan pada prosedur. Rumah sakit juga perlu mengetahui apakah pengendalian berjalan, apakah risiko telah dikenali, dan apakah sumber daya digunakan secara efektif.

Satuan Pengawasan Internal (SPI) membantu rumah sakit menjawab pertanyaan tersebut. SPI melakukan pemeriksaan dan penilaian secara terencana, menyampaikan temuan berdasarkan bukti, serta memberi rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti. Tujuannya adalah memperkuat tata kelola, pengendalian, dan pengelolaan risiko agar rumah sakit dapat menjaga mutu layanan serta akuntabilitasnya.

 

Dasar hukum dan kedudukan SPI

Kerangka hukum organisasi rumah sakit mencakup Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit. Permenkes tersebut berstatus berlaku. JDIH BPK

Permenkes Nomor 6 Tahun 2026 menyatakan bahwa rumah sakit dapat membentuk direktorat, departemen, divisi, instalasi, unit kerja, komite, dan/atau satuan sesuai kebutuhan dan beban kerja. Pasal 50 ayat (1) menetapkan bahwa komite dan satuan merupakan unit nonstruktural. Pasal 50 ayat (4) menyebutkan bahwa satuan dipimpin oleh ketua atau kepala yang diangkat dan ditetapkan oleh pimpinan tertinggi rumah sakit. jdih.kemkes.go.id

Secara tekstual, Permenkes tersebut menggunakan istilah “satuan” dan tidak menetapkan nama “Satuan Pengawasan Internal” sebagai label organisasi yang wajib dipakai setiap rumah sakit. Karena itu, SPI dapat digunakan sebagai nomenklatur operasional, sementara nama, kedudukan, kewenangan, hubungan kerja, dan mekanisme pelaporannya perlu ditetapkan dalam peraturan organisasi dan tata kelola internal rumah sakit. Ini merupakan pembacaan atas rumusan peraturan, yang tetap perlu diselaraskan dengan bentuk kepemilikan dan ketentuan yang berlaku. jdih.kemkes.go.id

Peraturan internal rumah sakit menjadi acuan bagi kebijakan internal. Peraturan organisasi perlu menjelaskan struktur, hubungan kerja, mekanisme koordinasi, serta sistem pengendalian dan pengawasan internal. jdih.kemkes.go.id

 

Tugas minimum SPI

Pasal 50 ayat (3) Permenkes Nomor 6 Tahun 2026 menetapkan tugas minimum satuan, yaitu menyusun rencana pengawasan internal; memeriksa dan menilai efisiensi serta efektivitas keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya; serta membuat laporan hasil pengawasan. Satuan juga melakukan reviu, pengujian, dan evaluasi atas pelaksanaan pengawasan internal serta sistem manajemen risiko, memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola, dan memantau tindak lanjut rekomendasi. jdih.kemkes.go.id

Ruang lingkup SPI tidak terbatas pada transaksi keuangan. SPI dapat menilai proses lintas unit, termasuk pengadaan, persediaan, pengelolaan aset dan sumber daya manusia, sistem informasi, serta tindak lanjut hasil pengawasan. Pemeriksaan atas proses pelayanan perlu memperhatikan kompetensi teknis dan berkoordinasi dengan komite atau unit terkait. SPI tidak menggantikan penilaian klinis profesional.

 

Hubungan SPI dengan manajemen dan Dewan Pengawas

Pemilik proses tetap bertanggung jawab menjalankan pengendalian, menyelesaikan masalah, dan melaksanakan perbaikan. SPI menilai kecukupan pengendalian, menguji bukti, menyampaikan temuan, serta memantau tindak lanjut. Dengan pembagian ini, SPI tidak mengambil alih pekerjaan manajemen atau menjadi pemilik risiko yang diawasinya.

Permenkes Nomor 6 Tahun 2026 juga mengatur tugas Dewan Pengawas, antara lain mengawasi kepatuhan, tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis, serta rencana strategis dan anggaran. Peran Dewan Pengawas dan SPI berkaitan, tetapi tidak identik. Rumah sakit perlu menetapkan hubungan kerja, penerima laporan, jalur eskalasi, dan koordinasi keduanya dalam peraturan internal. Permenkes menetapkan tugas dan pengangkatan kepala satuan, tetapi tidak merinci satu pola garis pelaporan SPI yang berlaku seragam untuk semua rumah sakit. jdih.kemkes.go.id

 

Bagaimana SPI bekerja

SPI yang efektif bekerja berdasarkan risiko dan bukti. Rumah sakit menyusun semesta audit—daftar proses, unit, lokasi, sistem, aset, program, dan hubungan pihak ketiga yang dapat menjadi objek pengawasan. SPI kemudian menilai risiko dengan mempertimbangkan perubahan layanan dan organisasi, kapasitas tim, hasil pengawasan terdahulu, serta area yang belum tercakup. Hasilnya menjadi dasar penyusunan rencana pengawasan tahunan.

Sebelum penugasan, SPI memastikan kegiatan sesuai mandat, menentukan tujuan dan lingkup, mengungkap konflik kepentingan, serta menyepakati kebutuhan data dan jadwal. Saat penugasan berlangsung, tim menguji pengendalian, mendokumentasikan prosedur dan bukti, serta menyimpan catatan supervisi. Temuan dibahas dengan pemilik proses agar fakta dapat dikonfirmasi dan tanggapan manajemen dicatat.

Laporan memuat simpulan dan rekomendasi yang jelas. Tindak lanjut mencantumkan pemilik tindakan, target internal, dan bukti penyelesaian. SPI memverifikasi tindak lanjut dan melaporkan statusnya kepada pihak yang berwenang. Pemilik proses menjalankan perbaikan, sedangkan penerimaan risiko residual diputuskan oleh pejabat yang memiliki kewenangan.

 

Dokumen kerja dan perlindungan informasi

Agar proses konsisten dan dapat ditelusuri, SPI memerlukan pedoman, prosedur, surat tugas, program kerja, kertas kerja, daftar bukti, catatan supervisi, formulir temuan, respons manajemen, rencana aksi, dan catatan verifikasi tindak lanjut. Paket formulir pendamping yang telah disusun memuat 25 formulir untuk mendukung 14 prosedur SPI, termasuk pengendalian akses data, evaluasi mutu, koordinasi dengan pemberi assurance lain, triase awal dan rujukan, insiden keamanan informasi, serta pengendalian dokumen dan arsip. Formulir_Satuan_Pengawasan_Internal_Rumah_Sakit.docx

Akses SPI terhadap dokumen, rekam medis, data pribadi, dan sistem informasi harus sesuai kewenangan serta tujuan penugasan. Rumah sakit perlu menerapkan akses minimum yang diperlukan, mencatat penggunaan data, membatasi distribusi, dan mengatur penyimpanan serta retensi. Pengelolaan informasi tersebut perlu memperhatikan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. peraturan.bpk.go.id

Penanganan informasi atau indikasi masalah juga harus sesuai mandat. SPI dapat mencatat risiko segera, mengamankan informasi, dan merujuk masalah kepada fungsi yang berwenang. Formulir triase awal tidak dengan sendirinya memberi kewenangan penyidikan atau menetapkan kesalahan.

 

Langkah membangun SPI yang dapat diandalkan

Rumah sakit dapat memperkuat SPI dengan menetapkan mandat yang jelas; menyelaraskan nama dan kedudukan SPI dengan peraturan organisasi; menyusun semesta audit dan rencana pengawasan berbasis risiko; menetapkan prosedur penugasan, pengujian, pengelolaan bukti, pelaporan, dan verifikasi; serta mengevaluasi mutu dan kinerja SPI secara berkala.

SPI memberi nilai ketika rekomendasinya memperkuat proses tanpa mengaburkan tanggung jawab manajemen. Dengan mandat yang jelas, pemeriksaan berbasis risiko, bukti yang tertata, dan tindak lanjut yang terpantau, SPI dapat membantu rumah sakit mengenali kelemahan lebih dini serta menjaga tata kelola yang transparan dan akuntabel.

ㅤ

ㅤ
ㅤ

AdminPERSIJATIM

Copyright by Markbro 2025. All rights reserved.