Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit membawa perubahan penting dalam pengaturan organisasi Rumah Sakit. Regulasi ini tidak menetapkan satu bentuk bagan organisasi yang harus diterapkan secara seragam oleh seluruh Rumah Sakit. Sebaliknya, Permenkes memberikan kerangka organisasi minimum yang dapat disesuaikan dengan tugas, fungsi, kebutuhan pelayanan, dan beban kerja masing-masing Rumah Sakit.

Pengaturan utama mengenai organisasi Rumah Sakit terdapat dalam Bab VI Pasal 37 sampai dengan Pasal 50. Namun, pemahaman mengenai struktur organisasi juga harus dikaitkan dengan ketentuan mengenai Dewan Pengawas dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 60 serta tata kelola Rumah Sakit dan peraturan internal dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 65.

Dengan demikian, struktur organisasi menurut Permenkes Nomor 6 Tahun 2026 tidak hanya dipahami sebagai susunan jabatan, tetapi sebagai pembagian fungsi, kewenangan, tanggung jawab, hubungan kerja, koordinasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan Rumah Sakit.

1. Prinsip dasar organisasi Rumah Sakit

Setiap Rumah Sakit wajib memiliki organisasi yang:

• efektif;
• efisien; dan
• akuntabel.

Organisasi tersebut dibentuk untuk mencapai visi dan misi Rumah Sakit berdasarkan tata kelola Rumah Sakit yang baik dan tata kelola klinis yang baik. Struktur organisasi juga harus disusun berdasarkan tugas dan fungsi Rumah Sakit.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 37, yaitu:

• Pasal 37 ayat (1): setiap Rumah Sakit harus memiliki organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel;
• Pasal 37 ayat (2): organisasi bertujuan mencapai visi dan misi Rumah Sakit sesuai tata kelola Rumah Sakit yang baik dan tata kelola klinis yang baik;
• Pasal 37 ayat (3): organisasi Rumah Sakit disusun berdasarkan tugas dan fungsi Rumah Sakit.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentukan struktur organisasi tidak cukup hanya didasarkan pada kepentingan administratif atau pembagian jabatan. Setiap unsur organisasi harus mempunyai fungsi nyata yang mendukung pelayanan, mutu, keselamatan pasien, pengelolaan sumber daya, dan keberlanjutan operasional Rumah Sakit.

Struktur organisasi juga harus menghubungkan dua sistem tata kelola:

1. tata kelola Rumah Sakit, yang berkaitan dengan pengelolaan organisasi, keuangan, sumber daya manusia, operasional, dan pengawasan; serta
2. tata kelola klinis, yang berkaitan dengan mutu profesi, kewenangan klinis, pelayanan berbasis bukti, manajemen risiko klinis, dan keselamatan pasien.

Sumber: Pasal 37 Permenkes Nomor 6 Tahun 2026.

2. Unsur minimal organisasi Rumah Sakit

Struktur organisasi Rumah Sakit paling sedikit harus terdiri atas enam unsur, yaitu:

1. unsur pimpinan;
2. unsur pelayanan medis;
3. unsur keperawatan;
4. unsur penunjang medis dan nonmedis;
5. unsur pelaksana administratif; dan
6. unsur operasional.

Keenam unsur tersebut merupakan fungsi minimum yang harus tersedia dalam organisasi Rumah Sakit. Namun, Permenkes memberikan fleksibilitas karena unsur-unsur tersebut dapat digabungkan sesuai kebutuhan dan beban kerja Rumah Sakit.

Dengan demikian, yang diwajibkan bukan banyaknya direktorat atau jabatan, tetapi keberadaan dan pelaksanaan keenam fungsi organisasi tersebut.

Sebagai contoh, Rumah Sakit dengan organisasi yang relatif besar dapat menempatkan setiap unsur dalam direktorat yang berbeda. Sebaliknya, Rumah Sakit dengan pelayanan dan beban kerja yang lebih terbatas dapat menggabungkan beberapa unsur di bawah satu pimpinan, sepanjang:

• tugas setiap unsur tetap terlaksana;
• kewenangannya jelas;
• tidak terjadi tumpang tindih fungsi;
• terdapat mekanisme koordinasi;
• terdapat mekanisme pengawasan; dan
• akuntabilitasnya dapat ditelusuri.

Sumber: Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Permenkes Nomor 6 Tahun 2026.

3. Unsur pimpinan Rumah Sakit

3.1. Kedudukan unsur pimpinan

Unsur pimpinan terdiri atas beberapa orang yang bertanggung jawab terhadap operasional Rumah Sakit.

Unsur pimpinan dapat dijabat oleh:

• Tenaga Medis;
• Tenaga Kesehatan; atau
• tenaga profesional,

dengan syarat memiliki kompetensi manajemen Rumah Sakit.

Kompetensi manajemen tersebut dapat diperoleh melalui:

• pendidikan;
• pelatihan; dan/atau
• pengalaman yang dapat digunakan dalam pengelolaan Rumah Sakit.

Khusus untuk pimpinan tertinggi Rumah Sakit, terdapat persyaratan tambahan berupa pengalaman bekerja di Rumah Sakit.

Ketentuan ini memperlihatkan bahwa pimpinan Rumah Sakit tidak harus selalu berasal dari profesi tertentu. Akan tetapi, setiap orang yang menduduki unsur pimpinan harus mampu membuktikan kompetensi manajemen Rumah Sakit. Untuk pimpinan tertinggi, pengalaman bekerja di Rumah Sakit merupakan persyaratan wajib.

Sumber: Pasal 39 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Permenkes Nomor 6 Tahun 2026.

3.2. Fungsi unsur pimpinan

Unsur pimpinan mempunyai fungsi paling sedikit:

1. menetapkan kebijakan penyelenggaraan;
2. menyusun perencanaan, anggaran, dan program kerja;
3. melakukan pengelolaan keuangan;
4. melakukan pengelolaan pelayanan klinis dan nonklinis;
5. melakukan pengelolaan sumber daya manusia;
6. melakukan pengelolaan operasional;
7. melakukan pengelolaan mutu pelayanan, termasuk keselamatan pasien;
8. melakukan pengelolaan pendidikan, pelatihan, dan penelitian; serta
9. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Unsur pimpinan karena itu tidak hanya bertanggung jawab atas aspek bisnis dan administratif. Tanggung jawab pimpinan juga mencakup mutu pelayanan, keselamatan pasien, pelayanan klinis, pendidikan, pelatihan, dan penelitian.

Hal tersebut menegaskan bahwa pimpinan Rumah Sakit merupakan pemegang akuntabilitas tertinggi atas integrasi kegiatan klinis dan nonklinis.

Sumber: Pasal 40 huruf a sampai dengan huruf i Permenkes Nomor 6 Tahun 2026.

4. Unsur pelayanan medis

Unsur pelayanan medis bertugas melaksanakan pelayanan medis di Rumah Sakit.

Dalam menjalankan tugas tersebut, unsur pelayanan medis mempunyai fungsi paling sedikit:

• menyusun rencana pelayanan medis;
• menyusun standar prosedur operasional;
• menyelenggarakan pelayanan klinis yang bermutu;
• melakukan koordinasi pelayanan medis; dan
• melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan dalam pelayanan:

• rawat jalan;
• rawat inap; dan
• gawat darurat.

Unsur pelayanan medis merupakan unsur manajerial pelayanan yang memastikan bahwa seluruh pelayanan medis direncanakan, dikoordinasikan, dilaksanakan, dipantau, dan dievaluasi secara sistematis.

Unsur pelayanan medis perlu dibedakan dari komite atau organisasi profesi. Unsur pelayanan medis menjalankan fungsi penyelenggaraan dan pengelolaan pelayanan medis, sedangkan komite menjalankan fungsi tertentu seperti peningkatan profesionalisme, mutu profesi, etik, atau keselamatan pasien.

Sumber: Pasal 41 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Permenkes Nomor 6 Tahun 2026.

5. Unsur keperawatan

Unsur keperawatan bertugas melaksanakan pelayanan keperawatan.

Fungsi minimum unsur keperawatan meliputi:

• menyusun rencana pelayanan keperawatan;
• menyusun standar prosedur operasional;
• menyelenggarakan tata kelola keperawatan yang bermutu;
• melakukan koordinasi pelayanan keperawatan; dan
• melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Seperti unsur pelayanan medis, unsur keperawatan menjalankan tugas dan fungsinya pada pelayanan:

• rawat jalan;
• rawat inap; dan
• gawat darurat.

Permenkes secara khusus menggunakan istilah tata kelola keperawatan yang bermutu. Hal ini berarti unsur keperawatan tidak hanya bertanggung jawab terhadap penempatan dan pengaturan jadwal perawat, tetapi juga terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan keperawatan.

Struktur keperawatan harus mampu memastikan:

• perencanaan kebutuhan pelayanan;
• koordinasi antarunit;
• penerapan standar prosedur operasional;
• pemantauan mutu pelayanan; dan
• pelaporan hasil pelayanan keperawatan.

Sumber: Pasal 42 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Permenkes Nomor 6 Tahun 2026.

6. Unsur penunjang medis dan nonmedis

Unsur penunjang medis dan nonmedis bertugas melaksanakan pelayanan penunjang medis dan nonmedis di seluruh pelayanan Rumah Sakit.

Fungsi minimum unsur ini meliputi:

1. menyusun rencana pelayanan penunjang medis dan nonmedis;
2. menyusun standar prosedur operasional;
3. melakukan tata kelola pelayanan penunjang medis dan nonmedis yang bermutu;
4. melakukan koordinasi pelayanan penunjang medis dan nonmedis;
5. melakukan manajemen produktivitas alat dan fasilitas dalam pelayanan; serta
6. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Ketentuan mengenai manajemen produktivitas alat dan fasilitas merupakan bagian penting. Artinya, unsur penunjang tidak hanya bertugas memastikan alat tersedia, tetapi juga memastikan alat dan fasilitas digunakan secara efektif untuk mendukung pelayanan.

Dalam pelaksanaannya, unsur ini dapat mencakup pengelolaan berbagai pelayanan penunjang, seperti:

• laboratorium;
• radiologi;
• kefarmasian;
• pelayanan darah;
• gizi;
• rehabilitasi medik;
• pemulasaraan jenazah;
• sterilisasi sentral;
• pemeliharaan sarana dan prasarana; serta
• pelayanan penunjang lainnya sesuai kemampuan Rumah Sakit.

Daftar tersebut harus disesuaikan dengan jenis pelayanan yang benar-benar diselenggarakan oleh Rumah Sakit.

Sumber: Pasal 43 ayat (1) sampai dengan ayat (3), dikaitkan dengan Pasal 13 Permenkes Nomor 6 Tahun 2026.

7. Unsur pelaksana administratif

Unsur pelaksana administratif bertugas melaksanakan pelayanan administrasi Rumah Sakit.

Fungsi yang paling sedikit harus diselenggarakan meliputi:

• pengelolaan ketatausahaan;
• pengelolaan keuangan dan aset;
• perencanaan anggaran, program, dan kinerja;
• pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
• pengelolaan produktivitas Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan serta pemberian remunerasi;
• pengelolaan pendidikan dan pelatihan;
• pengelolaan penelitian dan pengembangan;
• pelayanan hukum dan kemitraan; serta
• monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Ketentuan ini memperluas fungsi administratif. Pelaksana administratif tidak hanya menangani surat-menyurat, keuangan, dan kepegawaian, tetapi juga mencakup:

• produktivitas tenaga;
• remunerasi;
• pendidikan dan pelatihan;
• penelitian dan pengembangan;
• pelayanan hukum; dan
• kemitraan.

Dengan demikian, Rumah Sakit harus menempatkan fungsi hukum dan kemitraan secara jelas dalam struktur organisasi. Fungsi tersebut dapat berada pada satu unit tersendiri atau digabungkan dengan fungsi administratif lainnya, sesuai kebutuhan dan beban kerja.

Namun, penggabungan tidak boleh menyebabkan fungsi hukum hanya bersifat reaktif ketika terjadi sengketa. Pelayanan hukum harus mendukung kepatuhan regulasi, penyusunan perjanjian, pengelolaan risiko hukum, perlindungan pasien, dan bantuan hukum bagi petugas Rumah Sakit.

Sumber: Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Permenkes Nomor 6 Tahun 2026.

8. Unsur operasional

Unsur operasional bertugas melaksanakan pelayanan operasional Rumah Sakit.

Fungsi minimum unsur operasional meliputi:

1. pemasaran dan kehumasan;
2. pengelolaan persediaan perbekalan kesehatan;
3. pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas;
4. pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja;
5. pengelolaan sistem informasi kesehatan;
6. pengelolaan pengadaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai lainnya; serta
7. monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Pengaturan ini menunjukkan bahwa pemasaran dan hubungan masyarakat merupakan bagian dari fungsi operasional Rumah Sakit. Namun, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan kewajiban Rumah Sakit untuk memberikan informasi pelayanan yang benar kepada masyarakat dan melaksanakan etika Rumah Sakit.

Sistem informasi kesehatan juga ditempatkan sebagai fungsi organisasi yang jelas. Sistem tersebut bukan sekadar perangkat teknologi informasi, tetapi harus mendukung pelayanan, pengambilan keputusan, pencatatan, pelaporan, mutu, keselamatan pasien, dan integrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional.

Sumber: Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), dikaitkan dengan Pasal 36 huruf a dan huruf n serta Pasal 74 Permenkes Nomor 6 Tahun 2026.

9. Bentuk unit dalam struktur organisasi Rumah Sakit

Untuk melaksanakan enam unsur organisasi tersebut, Rumah Sakit dapat membentuk:

• direktorat;
• departemen;
• divisi;
• instalasi;
• unit kerja;
• komite; dan/atau
• satuan.

Pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja Rumah Sakit.

Kata “dapat” dalam Pasal 46 menunjukkan bahwa Permenkes tidak mewajibkan seluruh Rumah Sakit memiliki semua bentuk unit tersebut. Rumah Sakit dapat memilih bentuk yang sesuai, tetapi harus tetap memastikan bahwa seluruh fungsi wajibnya terlaksana.

Sumber: Pasal 46 Permenkes Nomor 6 Tahun 2026.

10. Direktorat sebagai unit struktural

Direktorat merupakan unit struktural yang menjalankan tugas dan fungsi manajerial.

Direktorat dipimpin oleh unsur pimpinan yang berkedudukan satu tingkat di bawah pimpinan tertinggi Rumah Sakit.

Karakteristik direktorat berdasarkan Pasal 47 adalah:

• merupakan unit struktural;
• memiliki kewenangan manajerial;
• berada langsung di bawah pimpinan tertinggi; dan
• dipimpin oleh bagian dari unsur pimpinan Rumah Sakit.

Direktorat dapat digunakan untuk mengelompokkan satu atau beberapa fungsi organisasi, misalnya pelayanan medis, keperawatan, penunjang, administrasi, atau operasional. Namun, nama dan jumlah direktorat tidak ditentukan secara seragam oleh Permenkes.

Pembentukan direktorat harus didasarkan pada:

• kebutuhan pelayanan;
• kompleksitas organisasi;
• beban kerja;
• kemampuan pelayanan;
• jumlah dan jenis sumber daya manusia; dan
• kebutuhan koordinasi serta pengendalian.

Sumber: Pasal 47 Permenkes Nomor 6 Tahun 2026.

11. Departemen sebagai unit nonstruktural

Departemen merupakan unit nonstruktural yang melaksanakan tugas penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan.

Departemen mempunyai fungsi paling sedikit:

• menyusun standar prosedur operasional;
• mengevaluasi standar prosedur operasional;
• meningkatkan kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
• memberikan masukan kepada pimpinan Rumah Sakit mengenai tata kelola klinis dan pelayanan; serta
• melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan Rumah Sakit.

Departemen dibentuk berdasarkan kebutuhan pelayanan. Keanggotaannya terdiri atas Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sesuai karakteristik serta jenis pelayanan, dengan tetap memperhatikan integrasi pelayanan.

Departemen dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan ditetapkan oleh pimpinan tertinggi Rumah Sakit.

Pembatasan paling penting terdapat dalam Pasal 48 ayat (5), yaitu bahwa departemen tidak berwenang dalam kebijakan yang bersifat manajerial.

Dengan demikian, departemen mempunyai peran profesional dan pengembangan pelayanan, tetapi tidak boleh mengambil alih kewenangan pimpinan atau direktorat dalam bidang seperti:

• anggaran;
• penetapan organisasi;
• pengangkatan pegawai;
• pengadaan;
• kontrak;
• remunerasi;
• kebijakan keuangan; atau
• keputusan manajerial lainnya.

Pemisahan tersebut penting untuk menghindari tumpang tindih antara kewenangan profesional klinis dan kewenangan manajemen.

Sumber: Pasal 48 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Permenkes Nomor 6 Tahun 2026.

12. Instalasi atau unit kerja

Instalasi atau unit kerja merupakan unit nonstruktural yang memberikan dukungan pelayanan.

Fungsi instalasi atau unit kerja paling sedikit meliputi:

• pengelolaan pemberian Pelayanan Kesehatan;
• pengelolaan dan pemeliharaan sarana serta prasarana; dan
• fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan Rumah Sakit.

Instalasi atau unit kerja:

• dibentuk sesuai kebutuhan Rumah Sakit;
• dipimpin oleh seorang kepala; dan
• kepala instalasi atau unit kerja diangkat serta ditetapkan oleh pimpinan tertinggi Rumah Sakit.

Instalasi atau unit kerja berbeda dari direktorat. Direktorat menjalankan fungsi manajerial sebagai unit struktural, sedangkan instalasi atau unit kerja merupakan unit nonstruktural yang secara langsung mengelola dukungan atau pelaksanaan pelayanan.

Hubungan instalasi dengan direktorat harus diatur secara jelas, terutama mengenai:

• garis koordinasi;
• kewenangan operasional;
• pengelolaan sumber daya;
• pemeliharaan fasilitas;
• pelaporan kinerja; dan
• evaluasi pelayanan.

Sumber: Pasal 49 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Permenkes Nomor 6 Tahun 2026.

13. Komite Rumah Sakit

Komite merupakan unit nonstruktural di Rumah Sakit.

Komite mempunyai tugas paling sedikit dalam bidang:

1. peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien;
2. peningkatan profesionalisme Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
3. pencegahan dan pengendalian infeksi serta resistensi antimikroba;
4. pendidikan dan pelatihan;
5. penyusunan formularium Rumah Sakit serta pengendalian terapi dan penggunaan obat secara rasional;
6. penerapan etik, penelitian, dan hukum; serta
7. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko.

Permenkes tidak menentukan bahwa setiap tugas tersebut harus selalu dilaksanakan oleh satu komite tersendiri. Akan tetapi, seluruh fungsi yang disebutkan dalam Pasal 50 ayat (2) harus dipastikan keberadaannya dalam sistem organisasi Rumah Sakit.

Komite dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan ditetapkan oleh pimpinan tertinggi Rumah Sakit.

Pengaturan lebih lanjut mengenai komite akan ditetapkan melalui pedoman teknis Menteri. Oleh karena itu, dalam masa penyesuaian, Rumah Sakit perlu memastikan kesinambungan pelaksanaan fungsi komite dan tidak meniadakan fungsi penting hanya karena peraturan lama mengenai nama atau bentuk komite tertentu telah dicabut.

Sumber: Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Permenkes Nomor 6 Tahun 2026.

14. Satuan pengawasan internal

Selain komite, Pasal 50 mengatur satuan sebagai unit nonstruktural Rumah Sakit.

Satuan mempunyai tugas paling sedikit:

• menyusun rencana pengawasan internal;
• memeriksa dan menilai efisiensi serta efektivitas bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
• membuat laporan hasil pengawasan internal;
• melakukan reviu, pengujian, dan evaluasi terhadap pengawasan internal serta sistem manajemen risiko;
• memberikan rekomendasi perbaikan atau peningkatan tata kelola Rumah Sakit; dan
• memantau, menganalisis, serta melaporkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengawasan.

Satuan dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan ditetapkan oleh pimpinan tertinggi Rumah Sakit.

Fungsi satuan harus dibedakan dari fungsi komite manajemen risiko. Komite melaksanakan pemantauan dan evaluasi manajemen risiko, sedangkan satuan melakukan pengawasan internal serta mengevaluasi sistem manajemen risiko sebagai bagian dari fungsi assurance atau pengawasan.

Sumber: Pasal 50 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Permenkes Nomor 6 Tahun 2026.

15. Kedudukan Dewan Pengawas dalam tata kelola Rumah Sakit

Pemilik Rumah Sakit dapat membentuk Dewan Pengawas Rumah Sakit.

Dewan Pengawas merupakan:

• unit nonstruktural;
• bersifat independen;
• bertanggung jawab kepada pemilik Rumah Sakit; dan
• mengambil keputusan secara kolektif kolegial.

Dewan Pengawas tidak berada di bawah pimpinan tertinggi Rumah Sakit. Kedudukannya berada dalam hubungan pertanggungjawaban kepada pemilik dan berfungsi mengawasi penyelenggaraan Rumah Sakit secara internal.

Fungsinya paling sedikit meliputi:

• pengawasan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
• pengawasan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis;
• persetujuan dan pengawasan rencana strategis;
• persetujuan perencanaan dan penggunaan anggaran; dan
• pelaksanaan tugas lain dari pemilik.

Dewan Pengawas juga memiliki kewenangan untuk:

• melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pimpinan Rumah Sakit;
• menunjuk auditor eksternal; dan
• mengusulkan pimpinan Rumah Sakit.

Karena menggunakan kata “dapat”, pembentukan Dewan Pengawas tidak diwajibkan oleh Permenkes ini untuk setiap Rumah Sakit. Apabila Rumah Sakit tidak memiliki Dewan Pengawas, pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan oleh pemilik atau organ lain sesuai struktur yang tersedia.

Sumber: Pasal 51, Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 Permenkes Nomor 6 Tahun 2026.

16. Struktur organisasi dalam Peraturan Internal Rumah Sakit

Struktur organisasi tidak cukup hanya dituangkan dalam bagan organisasi atau keputusan pengangkatan pejabat. Struktur tersebut harus menjadi bagian dari Peraturan Organisasi Rumah Sakit.

Peraturan Organisasi Rumah Sakit merupakan bagian dari Peraturan Internal Rumah Sakit dan mengatur hubungan antara pemilik atau pihak yang mewakili pemilik dengan pimpinan Rumah Sakit.

Peraturan Organisasi Rumah Sakit paling sedikit harus memuat:

• identitas Rumah Sakit;
• kepemilikan dan pengelolaan Rumah Sakit; serta
• struktur organisasi Rumah Sakit.

Bagian mengenai kepemilikan dan pengelolaan harus mengatur:

• tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab pemilik;
• tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab Dewan Pengawas;
• tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab kepala atau direktur Rumah Sakit;
• tata cara pengambilan keputusan;
• mekanisme pelaporan;
• pelimpahan wewenang; dan
• mekanisme koordinasi.

Bagian struktur organisasi harus menjelaskan:

• susunan organisasi;
• hubungan kerja antarunsur;
• mekanisme koordinasi; serta
• sistem pengendalian dan pengawasan internal.

Dengan demikian, Peraturan Organisasi Rumah Sakit harus menjawab lebih dari sekadar “siapa berada di bawah siapa”. Dokumen tersebut harus menjelaskan bagaimana kewenangan digunakan, siapa yang mengambil keputusan, kepada siapa setiap unsur bertanggung jawab, dan bagaimana fungsi pengawasan dijalankan.

Sumber: Pasal 61 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pasal 62, dan Pasal 63 Permenkes Nomor 6 Tahun 2026.

17. Hubungan struktur organisasi dengan tata kelola klinis

Peraturan Internal Rumah Sakit tidak hanya terdiri atas Peraturan Organisasi Rumah Sakit, tetapi juga Peraturan Staf Medis dan Staf Tenaga Kesehatan Rumah Sakit.

Peraturan tersebut mengatur tata kelola klinis untuk menjamin:

• profesionalisme;
• mutu pelayanan; dan
• keselamatan pasien.

Materi minimumnya meliputi:

1. pengorganisasian dan tata kerja staf medis serta staf Tenaga Kesehatan;
2. kredensial dan penugasan klinis;
3. pemeliharaan mutu profesi;
4. etika dan disiplin profesi; serta
5. pengembangan profesional berkelanjutan.

Pengorganisasian staf medis dan staf Tenaga Kesehatan harus mencakup:

• struktur;
• fungsi;
• tugas;
• kewenangan; dan
• mekanisme koordinasi antarprofesi.

Ketentuan ini berarti terdapat dua lapis pengorganisasian yang harus saling terhubung:

• struktur organisasi manajerial sebagaimana diatur dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 50; dan
• struktur tata kelola profesi sebagaimana diatur dalam Pasal 64 dan Pasal 65.

Keduanya tidak boleh berjalan terpisah. Struktur manajemen membutuhkan dukungan profesional klinis, sedangkan tata kelola klinis membutuhkan dukungan kewenangan, sumber daya, dan pengawasan dari pimpinan Rumah Sakit.

Sumber: Pasal 61 ayat (2), Pasal 64, dan Pasal 65 Permenkes Nomor 6 Tahun 2026.

18. Gambaran konseptual struktur organisasi

Berdasarkan ketentuan Permenkes Nomor 6 Tahun 2026, hubungan organisasi Rumah Sakit secara konseptual dapat digambarkan sebagai berikut:

Unsur organisasi minimum:

• unsur pimpinan;
• unsur pelayanan medis;
• unsur keperawatan;
• unsur penunjang medis dan nonmedis;
• unsur pelaksana administratif; dan
• unsur operasional.

Untuk menjalankan fungsi tersebut dapat dibentuk:

• direktorat sebagai unit struktural;
• departemen sebagai unit nonstruktural pengembangan pelayanan;
• instalasi atau unit kerja sebagai unit nonstruktural pendukung pelayanan;
• komite sebagai unit nonstruktural dengan fungsi profesional dan tata kelola tertentu; serta
• satuan sebagai unit nonstruktural pengawasan internal.

Susunan tersebut bukan bagan yang diwajibkan secara seragam, tetapi gambaran hubungan berdasarkan kedudukan dan fungsi yang diatur dalam Permenkes.

Sumber: Pasal 38, Pasal 46 sampai dengan Pasal 50, serta Pasal 51 Permenkes Nomor 6 Tahun 2026.

19. Karakter utama struktur organisasi menurut Permenkes Nomor 6 Tahun 2026

a. Berbasis fungsi

Struktur organisasi disusun berdasarkan tugas dan fungsi Rumah Sakit, bukan hanya berdasarkan kelas, jumlah tempat tidur, atau bentuk kepemilikan.

Sumber: Pasal 37 ayat (3).

b. Memiliki unsur minimum

Setiap Rumah Sakit harus mempunyai enam unsur organisasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 38 ayat (1).

Sumber: Pasal 38 ayat (1).

c. Fleksibel

Unsur organisasi dapat digabungkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

Sumber: Pasal 38 ayat (2).

d. Membedakan unit struktural dan nonstruktural

Direktorat merupakan unit struktural, sedangkan departemen, instalasi, unit kerja, komite, dan satuan merupakan unit nonstruktural berdasarkan ketentuan masing-masing.

Sumber: Pasal 47 sampai dengan Pasal 50.

e. Memisahkan kewenangan manajerial dan profesional

Direktorat menjalankan fungsi manajerial, sedangkan departemen secara tegas tidak berwenang mengambil kebijakan manajerial.

Sumber: Pasal 47 dan Pasal 48 ayat (5).

f. Menempatkan pimpinan sebagai pemegang akuntabilitas

Pimpinan bertanggung jawab atas pelayanan klinis dan nonklinis, keuangan, sumber daya manusia, operasional, mutu, keselamatan pasien, pendidikan, penelitian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Sumber: Pasal 40.

g. Mengintegrasikan tata kelola organisasi dan klinis

Struktur organisasi harus mendukung tata kelola Rumah Sakit yang baik dan tata kelola klinis yang baik.

Sumber: Pasal 37 ayat (2), Pasal 61, dan Pasal 64.

20. Implikasi bagi Rumah Sakit

Untuk menyesuaikan struktur organisasi dengan Permenkes Nomor 6 Tahun 2026, Rumah Sakit perlu melakukan beberapa langkah.

Pertama, memetakan enam unsur organisasi

Rumah Sakit harus memastikan bahwa fungsi pimpinan, pelayanan medis, keperawatan, penunjang, administrasi, dan operasional telah tersedia.

Kedua, mengevaluasi kebutuhan penggabungan unsur

Penggabungan harus didasarkan pada analisis kebutuhan dan beban kerja, bukan hanya untuk mengurangi jumlah jabatan.

Ketiga, memperjelas unit struktural dan nonstruktural

Setiap unit harus ditentukan status, tugas, fungsi, kewenangan, hubungan kerja, dan mekanisme pertanggungjawabannya.

Keempat, memisahkan kewenangan manajerial dan profesional

Departemen, komite, dan organisasi profesi tidak boleh mengambil alih keputusan yang menjadi kewenangan pimpinan. Sebaliknya, keputusan manajemen tidak boleh mengabaikan pertimbangan mutu profesi, etik, dan keselamatan pasien.

Kelima, memperbarui Peraturan Internal Rumah Sakit

Peraturan Organisasi Rumah Sakit serta Peraturan Staf Medis dan Staf Tenaga Kesehatan harus diselaraskan dengan struktur baru.

Keenam, menjaga kesinambungan fungsi komite

Perubahan nama, bentuk, atau susunan komite tidak boleh menyebabkan hilangnya fungsi mutu, keselamatan pasien, profesionalisme, PPI, resistensi antimikroba, pendidikan, formularium, etik, penelitian, hukum, dan manajemen risiko.

Ketujuh, memperjelas fungsi pengawasan

Hubungan antara pemilik, Dewan Pengawas, pimpinan tertinggi, satuan pengawasan internal, komite, dan unit pelaksana harus dituangkan secara tertulis.

Kesimpulan

Struktur organisasi Rumah Sakit dalam Permenkes Nomor 6 Tahun 2026 dibangun berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, tata kelola Rumah Sakit yang baik, dan tata kelola klinis yang baik.

Permenkes tidak mewajibkan satu bentuk organigram yang seragam. Regulasi menetapkan enam unsur organisasi minimum, tetapi memberikan ruang bagi Rumah Sakit untuk menggabungkan unsur dan membentuk direktorat, departemen, divisi, instalasi, unit kerja, komite, dan/atau satuan sesuai kebutuhan serta beban kerja.

Fleksibilitas tersebut harus diikuti dengan kejelasan mengenai:

• kewenangan;
• tanggung jawab;
• hubungan kerja;
• koordinasi;
• pelaporan;
• pengendalian;
• pengawasan; dan
• pertanggungjawaban.

Karena itu, penyesuaian struktur organisasi tidak cukup dilakukan dengan mengganti bagan organisasi. Rumah Sakit harus memperbarui Peraturan Internal Rumah Sakit, uraian tugas, matriks kewenangan, mekanisme koordinasi, sistem pengawasan, serta hubungan antara tata kelola organisasi dan tata kelola klinis.

Sumber utama: Bab VI Pasal 37–50, Bab VII Pasal 51–60, dan Bab VIII Pasal 61–65 Permenkes Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit.

Sumber : Dr Galih Endradita M