Latar Belakang

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menuntut rumah sakit rujukan tingkat lanjutan untuk memenuhi persyaratan kredensialisasi oleh BPJS Kesehatan serta memiliki sertifikat akreditasi dari lembaga independen yang ditunjuk Kementerian Kesehatan. Namun saat ini, kedua proses tersebut masih berjalan secara paralel tanpa integrasi sistematis, yang menyebabkan:

• Duplikasi proses verifikasi data dan dokumen.
• Beban administratif tinggi bagi fasilitas pelayanan kesehatan.
• Tidak optimalnya pemanfaatan data kredensial dalam pembinaan mutu berkelanjutan.

Dengan diberlakukannya UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta implementasi Standar Akreditasi Rumah Sakit 2024 (STARKES) dan transformasi digital sistem kesehatan (SatuSehat), diperlukan model integrasi kredensialisasi dan akreditasi rumah sakit untuk mendorong efisiensi, efektivitas, dan keselarasan kebijakan nasional.

Tujuan Umum

Mewujudkan sistem integrasi kredensialisasi BPJS Kesehatan dan akreditasi rumah sakit sebagai satu kesatuan sistem penjaminan mutu dan pelayanan dalam ekosistem JKN

Tujuan Khusus

1. Menyelaraskan elemen-elemen penilaian antara BPJS dan lembaga akreditasi.
2. Mengembangkan platform data bersama untuk kredensial dan akreditasi.
3. Menurunkan beban administratif rumah sakit dan mempercepat proses verifikasi mutu.
4. Meningkatkan pemanfaatan data pelayanan, klaim INA-CBGs, dan indikator mutu dalam proses akreditasi

MODEL 1: Integrasi Paralel Terkendali (Coordinated Parallel Model)

Konsep:

Kredensialisasi BPJS dan Akreditasi RS tetap berjalan secara independen, namun dengan pengaturan koordinasi waktu, indikator, dan pelaporan yang terintegrasi melalui sistem informasi dan SOP nasional

Ciri Utama:

• Tidak menyatukan lembaga atau instrumen.
• Tapi ada sinkronisasi jadwal, indikator, dan pelaporan.
• Digunakan sebagai model transisi saat lembaga belum siap integrasi penuh.

Implementasi:

• BPJS dan Lembaga Akreditasi menggunakan indikator minimum yang sama (mutu, SDM, sarana, komitmen pelayanan).
• RS hanya perlu mengisi satu kali pengisian data (shared credentialing form).
• Disepakati periode sinkronisasi ulang tiap 3 tahun.

Keunggulan:

• Praktis, cepat diterapkan.
• Tidak memerlukan perubahan struktural.
• Memudahkan RS karena dokumen kredensial bisa menjadi dokumen pendukung survei akreditasi.

MODEL 2: Integrasi Fungsional Berbasis Platform Digital (Shared Credential-Akreditasi Portal)

Konsep:

Seluruh proses kredensialisasi dan akreditasi dilakukan melalui satu platform digital nasional (misalnya dashboard integrasi HFIS + STARKES), di mana RS mengunggah data satu kali untuk dinilai oleh dua lembaga secara berbeda.

Ciri Utama:

• Data sekali input (once data entry) → diverifikasi oleh dua lembaga (BPJS & Lembaga Akreditasi).
• Platform berisi modul upload dokumen, pemantauan indikator mutu, grafik analisis UR & INA-CBGs, dan validasi SIMRS.
• Data dari platform dapat digunakan juga untuk pelaporan ke Kemenkes (Satu Sehat).

Implementasi:

• Dibangun satu sistem informasi nasional berbasis API, menggabungkan HFIS, e-Claim, dan sistem dashboard akreditasi.
• Hasil kredensialing otomatis menjadi bagian desk review survei akreditasi.
• Ada fitur “status kredensial” dan “status akreditasi” real-time

Keunggulan:

• Efisiensi besar dalam verifikasi.
• Mendorong digitalisasi RS dan interoperabilitas data.
• Transparansi tinggi; hasil bisa digunakan oleh pasien publik, BPJS, dan Kemenkes

MODEL 3: Integrasi Lembaga Kolaboratif (Joint Evaluation Authority Model)

Konsep:

Dibentuk unit kerja gabungan (misal: Joint Accreditation-Credentialing Taskforce) yang melakukan penilaian mutu dan kesiapan fasilitas dalam satu kesatuan evaluasi, mencakup dimensi teknis (BPJS) dan mutu (Akreditasi).

Ciri Utama:

• Penilaian dilakukan oleh tim bersama yang terdiri dari surveior akreditasi dan verifikator kredensial BPJS.
• Diperlukan standar kerja bersama (joint SOP) dan pengembangan instrumen gabungan (hybrid instrument).
• Bisa diterapkan sebagai model pilot di RS Vertikal atau RS rujukan nasional

Implementasi:

• Proses dimulai dari desk review bersama → survei lapangan → forum hasil.
• Format laporan mencantumkan: nilai mutu pelayanan, efisiensi, risiko finansial, kepatuhan regulasi.
• Hasil evaluasi digunakan bersama untuk rekomendasi kontrak BPJS dan pembinaan mutu oleh Kemenkes.

Keunggulan:

• Hemat biaya dan waktu (sekali survei).
• Meningkatkan sinergi pengawasan dan pembinaan.
• Membangun pendekatan holistik: klinis, manajerial, dan pembiayaan

Perbandingan Ketiga Model Alternatif

Aspek / Model	Model 1: Paralel Terkendali	Model 2: Berbasis Platform Digital	Model 3: Lembaga Kolaboratif
Integrasi Proses	Parsial	Parsial – Digital	Menyeluruh
Perubahan Regulasi Dibutuhkan	Minimal	Sedang	Tinggi
Interoperabilitas Sistem	Sedikit	Tinggi	Tinggi (bila digital)
Efisiensi Sumber Daya	Sedang	Tinggi	Tinggi
Kompleksitas Implementasi	Rendah	Sedang	Tinggi
Cocok untuk RS	Semua RS	RS digital / RS tipe B/A	RS vertikal / pilot RS besar

Kesimpulan Strategis

• Jika implementasi cepat dan realistis yang diinginkan → Model 1 (paralel terkendali) sangat cocok.
• Jika ingin efisiensi data dan pelaporan jangka menengah → Model 2 dapat dibangun berbasis SIMRS/SatuSehat.
• Jika ingin transformasi sistemik jangka panjang → Model 3 sangat strategis, namun memerlukan dukungan regulasi lintas sektor.

Telaah Regulasi

Model yang Diusulkan: Integrasi Paralel Terkendali (Model 1)

Dipilih sebagai tahap awal karena memiliki keunggulan:

• Cepat diimplementasikan tanpa perubahan struktur lembaga.
• Memberikan efisiensi dengan menyatukan indikator minimum dan pelaporan data.
• Dapat ditingkatkan menjadi integrasi fungsional atau kolaboratif pada fase berikutnya

Komponen Kebijakan yang Diajukan:

No	Kebijakan Usulan	Penjelasan / Rincian
1	Surat Keputusan Bersama Kemenkes dan BPJS Kesehatan	Penetapan integrasi kredensial-akreditasi sebagai kebijakan nasional.
2	Standar Minimum Kredensialisasi yang Sejalan dengan STARKES 2024	Menyusun indikator kredensial (SDM, sarpras, mutu layanan) yang identik dengan elemen STARKES.
3	Penyesuaian instrumen STARKES untuk menerima hasil kredensial BPJS	Menambahkan komponen verifikasi hasil kredensial pada tahap desk review atau self-assessment akreditasi.
4	Platform Data Terpadu (HFIS–STARKES–SatuSehat)	RS hanya perlu satu kali unggah data (once upload) untuk keperluan kredensial dan akreditasi.
5	Sinkronisasi Jadwal Kredensialisasi dan Akreditasi	Ditetapkan melalui kalender nasional survei, agar tidak terjadi tumpang tindih atau duplikasi.
6	Pembentukan Tim Teknis Nasional Integrasi	Beranggotakan Kemenkes, BPJS Kesehatan, Lembaga Akreditasi, dan asosiasi RS. Bertugas menyusun SOP & pemantauan.

Dampak yang Diharapkan

Aspek	Dampak Positif
Administrasi RS	Menurunnya beban birokrasi dan duplikasi pengumpulan dokumen
Mutu Pelayanan	Peningkatan ketepatan, konsistensi, dan efisiensi pemantauan mutu
Regulasi	Terwujudnya keselarasan antar kebijakan dalam sistem kesehatan nasional
Efisiensi Anggaran	Menurunnya biaya survei terpisah dan optimalisasi penggunaan hasil kredensial oleh lebih dari satu pihak
Digitalisasi	Meningkatkan interoperabilitas data lintas sistem (SatuSehat, HFIS, e-Claim, STARKES dashboard)

Integrasi Kredensialisasi BPJS dan Akreditasi Rumah Sakit Tahun 2024

No	Domain	Indikator Integratif	Sumber/Asal Data	Digunakan oleh	Relevansi STARKES
1	Legalitas & Kerja Sama	Status kontrak kerja sama aktif dengan BPJS Kesehatan	Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS)	BPJS & LA	Legalitas kelembagaan (Bab Manajemen Umum)
2	Akreditasi	Status akreditasi terakhir rumah sakit (aktif/masa berlaku)	Sertifikat Akreditasi	BPJS	Prasyarat kredensial
3	SDM	Rasio tenaga medis (dokter umum, spesialis, perawat) per tempat tidur	HFIS / Formulir Kredensial BPJS	BPJS & LA	SDM dan Kompetensi Klinik (Bab SDM)
4	Sarana & Prasarana	Ketersediaan ruang operasi, ICU, IGD, Laboratorium, Radiologi, dll. sesuai kelas RS	HFIS / Hasil Visitasi BPJS	BPJS & LA	Sarana Pelayanan & Keamanan Pasien
5	Jenis Pelayanan	Daftar jenis layanan spesialistik dan subspesialistik yang tersedia	HFIS / SIMRS	BPJS & LA	Ketersediaan Layanan Klinik (STARKES Pelayanan Klinik)
6	Sistem Informasi	Konektivitas SIMRS dengan INA-CBGs, e-Claim BPJS, dan SatuSehat	Bukti bridging sistem	BPJS & LA	Tata Kelola Informasi & Mutu
7	Pelaporan Wajib	Kepatuhan pengiriman laporan bulanan ke BPJS (Pasal 39 PMK 99/2015)	Dashboard BPJS	BPJS & LA	Monitoring & Audit Internal (Bab Manajemen Mutu)
8	Utilization Review	Kasus readmission 30 hari, ALOS di atas standar INA-CBGs, atau BOR ekstrem	Hasil UR BPJS	BPJS & LA	Indikator Klinis & Outcome Pelayanan
9	Keluhan & Kepuasan Pasien	Jumlah dan jenis keluhan yang masuk melalui kanal JKN Mobile	Data BPJS Care Center	BPJS & LA	Tata Kelola Komplain dan Penguatan Pelayanan Responsif
10	Kinerja Klaim INA-CBGs	Rasio klaim pending, rejected, dan selisih tarif	Dashboard e-Claim BPJS	BPJS & LA	Manajemen Keuangan & Efisiensi Pelayanan

INDIKATOR MUTU

No.	Indikator Mutu	Definisi Operasional	Formula / Numerator & Denominator	Target Nasional	Sumber Data
1	Average Length of Stay (ALOS)	Rata-rata lama rawat inap pasien BPJS dalam satu bulan	Jumlah total hari rawat inap pasien BPJS ÷ Jumlah pasien keluar hidup (BPJS)	≤ 5 hari	e-Claim BPJS, SIMRS
2	Readmission Rate (30 hari)	Proporsi pasien yang dirawat ulang untuk diagnosis yang sama dalam 30 hari	Jumlah pasien readmisi 30 hari ÷ Total pasien keluar hidup	≤ 5%	BPJS UR, SIMRS
3	Bed Occupancy Rate (BOR)	Tingkat keterisian tempat tidur rawat inap dalam periode tertentu	(Jumlah hari TT terisi ÷ Jumlah TT tersedia × Jumlah hari) × 100%	60–85%	Laporan harian SIMRS, HFIS
4	Kepatuhan Hand Hygiene	Persentase tenaga kesehatan yang melakukan cuci tangan sesuai 5 momen WHO	Jumlah observasi hand hygiene yang patuh ÷ Total observasi	≥ 85%	Audit internal mutu RS
5	Kepatuhan Identifikasi Pasien	Persentase tindakan medis yang dilakukan dengan verifikasi dua identitas pasien	Jumlah tindakan dengan ID benar ÷ Total tindakan diperiksa	≥ 95%	Survei tracer, audit mutu
6	Kepatuhan Pemberian Edukasi Pasien	Persentase pasien yang menerima edukasi saat masuk dan keluar rawat inap	Jumlah pasien teredukasi ÷ Total pasien rawat inap keluar	≥ 90%	RM Elektronik, audit mutu
7	Klaim Pending Rate	Proporsi klaim BPJS yang ditolak atau dikembalikan untuk perbaikan	Jumlah klaim pending ÷ Total klaim dikirim	≤ 5%	e-Claim INA-CBGs
8	Pelaporan Komplain Pasien	Rasio jumlah komplain resmi pasien terhadap total kunjungan	Jumlah komplain ÷ Total kunjungan rawat jalan dan inap	≤ 1%	JKN Care Center, SPGDT RS
9	Kepatuhan Pelaporan Bulanan ke BPJS	Frekuensi pengiriman laporan rutin ke BPJS sesuai Pasal 39 PMK 99/2015	Jumlah bulan pelaporan dilakukan ÷ 12 bulan	100%	Dashboard BPJS, HFIS
10	Indeks Kepuasan Pasien JKN	Skor rata-rata hasil survei kepuasan pasien JKN terhadap pelayanan RS	Rata-rata skor (1–5)	≥ 4,0	BPJS Satisfaction Survey

Penggunaan dalam Proses Integratif

Proses	Indikator Utama
Desk Review Akreditasi	Indikator 3, 4, 5, 6
Evaluasi Kredensial BPJS	Indikator 1, 2, 7, 9
Monitoring Kinerja RS oleh Kemenkes	Indikator 8, 10
Pembinaan Mutu Berkelanjutan	Seluruh indikator

 

Sumber : Dr Galih Endradita M