Konteks Hukum Rumah Sakit di Indonesia

Rumah sakit sebagai institusi pelayanan publik beroperasi dalam kerangka hukum yang sangat kompleks dan dinamis. Setiap aktivitas rumah sakit harus tunduk pada berbagai regulasi nasional seperti Undang-Undang Rumah Sakit, Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Kesehatan, hingga peraturan turunan dari Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah.

Selain itu, rumah sakit juga harus mematuhi ketentuan hukum umum, seperti hukum ketenagakerjaan, hukum perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, dan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) bila rumah sakit dikelola secara publik.

Sebagai pimpinan tertinggi, direktur rumah sakit harus memiliki pemahaman yang memadai terhadap lanskap hukum ini agar setiap kebijakan dan keputusan operasional tidak melanggar hukum, serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun pidana dan perdata.

Rumah sakit juga wajib memiliki Hospital By Law (HBL) atau Peraturan Internal Rumah Sakit yang mengatur hak dan kewajiban manajemen serta staf medis. HBL berisi struktur organisasi, kewenangan pimpinan, proses pengambilan keputusan, mekanisme pembinaan dan penegakan disiplin, serta hubungan rumah sakit dengan pihak luar.

Selain itu, terdapat Medical Staff By Law (MSBL) yang merupakan dokumen hukum untuk mengatur hak dan tanggung jawab tenaga medis, kualifikasi, proses kredensial dan re-kredensial, kode etik profesi, serta sistem evaluasi kinerja klinis.

Dokumen-dokumen ini menjadi bukti nyata bahwa rumah sakit telah memiliki sistem hukum internal sesuai standar governance dan sangat penting dalam proses akreditasi rumah sakit.

Tanggung Jawab Hukum Direktur Rumah Sakit

Direktur rumah sakit memiliki tanggung jawab hukum yang melekat dalam pelaksanaan tugasnya, mencakup:

• Aspek administratif: perizinan, akreditasi, legalitas operasional.
• Aspek kepegawaian: kontrak kerja, disiplin pegawai, hubungan industrial.
• Aspek layanan: keselamatan pasien, mutu pelayanan, perlindungan hak pasien.
• Aspek keuangan dan pengadaan: transparansi, akuntabilitas, audit.

Dalam konteks operasional, direktur bertanggung jawab memastikan legalitas operasional rumah sakit, meliputi:

1. Legalitas Perizinan
   • Izin pendirian dan izin operasional.
   • Persyaratan bangunan, lingkungan (AMDAL/UKL-UPL).
   • Izin praktik tenaga kesehatan (SIP, STR).
   • Sertifikat akreditasi yang diperbarui berkala.
2. Legalitas Perjanjian
   • Setiap kerjasama (layanan medis, outsourcing, pendidikan, pengadaan barang/jasa) harus memiliki perjanjian tertulis yang sah secara hukum.
   • Perjanjian harus berlandaskan prinsip kehati-hatian (prudential), keadilan, dan perlindungan hukum yang setara.
3. Etika dan Profesionalisme
   • Tenaga medis terikat oleh kode etik profesi dan hukum bioetik.
   • Implementasi informed consent, kejujuran dalam diagnosis dan tindakan, serta kerahasiaan pasien adalah bagian penting etika medis yang harus dijaga.

Risiko dan Sengketa Hukum dalam Operasional Rumah Sakit

Rumah sakit dapat menghadapi risiko hukum dari pasien, keluarga, mitra kerja, maupun pihak internal (tenaga medis/pegawai). Sengketa hukum dapat timbul akibat:

• Kelalaian medis.
• Pelanggaran hak pasien.
• Kesalahan administrasi.
• Pelanggaran etika profesi.
• Masalah kontrak pengadaan/kerjasama.

Oleh karena itu, perlu dibangun sistem manajemen risiko hukum melalui:

1. Identifikasi Risiko: Daftar potensi kejadian hukum (malpraktik, wanprestasi, pelanggaran etika, ketidakpatuhan regulasi).
2. Evaluasi & Mitigasi: Analisis dampak dan kemungkinan, penyusunan SOP, pelatihan hukum, pembentukan tim kepatuhan/advokasi.
3. Sistem Pelaporan & Investigasi: Mekanisme pelaporan insiden hukum internal, investigasi awal oleh komite hukum/tim etik, dokumentasi sistematis.
4. Penyelesaian Sengketa:
   • Pendekatan non-litigasi (mediasi, arbitrase).
   • Persiapan proses litigasi bila diperlukan dengan pendampingan hukum profesional.

Strategi Pencegahan dan Penyelesaian Masalah Hukum

Beberapa strategi kunci yang dapat diterapkan:

1. Menyusun dan meninjau regulasi internal rumah sakit secara berkala.
2. Melaksanakan pelatihan hukum dasar & etika profesi bagi tenaga kesehatan dan manajemen.
3. Mengembangkan sistem pelaporan insiden/aduan hukum secara transparan.
4. Melibatkan tim hukum/konsultan hukum dalam kontrak, pengadaan, perizinan.
5. Menyediakan mekanisme mediasi internal dan komunikasi efektif untuk mencegah eskalasi sengketa.

Integrasi Aspek Hukum dalam Tata Kelola Operasional

Aspek hukum harus menjadi bagian integral dari tata kelola operasional rumah sakit. Direktur wajib memastikan bahwa semua kegiatan—mulai dari pemasaran, pelayanan pasien, pengelolaan aset, teknologi informasi, hingga pengadaan—dijalankan sesuai prinsip compliance (kepatuhan hukum) dan good governance (tata kelola yang baik).

Kepatuhan hukum juga merupakan indikator penting akreditasi rumah sakit dan bentuk perlindungan terhadap risiko hukum serta reputasi. Maka dari itu:

• Regulasi internal yang kuat.
• SOP berbasis hukum.
• Budaya hukum di lingkungan rumah sakit.

merupakan investasi jangka panjang untuk keberlanjutan rumah sakit.

Beberapa regulasi yang wajib dipatuhi antara lain:

1. Program JKN dan peraturan BPJS Kesehatan (kapitasi, INA-CBGs, pelaporan klaim).
2. Peraturan akreditasi rumah sakit (KARS, LARS) terkait standar hukum dan etika.
3. Peraturan daerah (perpajakan, izin bangunan, zonasi, pengelolaan limbah medis).
4. Regulasi surveilans dan pelaporan penyakit menular sesuai instruksi Kemenkes dan Dinas Kesehatan.

 

Sumber : Dr. Galih Endradita M